Sumbawa Besar, bidikankameranews.com –
Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bersama Kementerian BUMN menggelar Sosialisasi Peluang Kerja Luar, pada jumat (20/5/2022) di Ball Room Hotel Sernu Raya Sumbawa.
kegiatan ini diprakarsai oleh Ikatan Keluarga Purna Pekerja Migran Indonesia (IKP2MI) sumbawa asuhan Dewan Pembina Boris Syaifullah.
kedatangan BP2MI beserta rombongan didampingi langsung Bupati Sumbawa dan disambut hangat oleh Boris Syaifullah bersama seluruh pengurus IKP2MI sumbawa.
acara ini turut dihadiri Deputi Perlindungan dan Penempatan Kawasan Amerika dan Pasifik BP2MI, Drs. Larso Simbolon MA, Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Kawasan Eropa – Timur Tengah, Brigjen Pol. Drs. Adeni Muhan Daeng Pabali MM, MBA, Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Kawasan Asia dan Afrika, Brigjen Pol. Suyanto, Direktur Penempatan Pemerintah Kawasan Eropa – Timur Tengah, Dra. Dyah Rejekiningrum MM, Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Kawasan Amerika dan Pasifik, Ny. Serulina Tarigan SE, direktur Sistem Strategi Kawasan Eropa – Timur Tengah, Sukarman S.SI, M.Sc, M.Ec Dev,
Wakil Ketua Komite III DPD RI, Evi Apita Maya SH M.KN, Anggota Komisi IV DPR RI, H. M. Syafruddin ST, MM, Kepala Bagian Kesekretariatan Komite III DPD RI, zulfiqar, Kapolres Sumbawa, Kasdim 1607/Sumbawa, Kepala UPT BP2MI mataram, Anggota DPRD sumbawa, Ismail Mustaram SH, Dewan Pembina IKP2MI Sumbawa, Boris Syaifullah, Pimpinan Cabang BNI, BRI, mandiri, serta para eks buruh mihran sekitar 500 orang.
Dewan Pembina IKP2MI sumbawa, Boris Syaifullah dalam sambutannya mengaku bangga dengan digelarnya kegiatan tersebut yang menghadirkan ratusan eks buruh migran.
“hari ini kami dihargai dan duduk bersama sehingga benar benar merasa menjadi pahlawan devisa. NTB menjadi salah satu penyuplay PMI terbesar di indonesia yang berada pada posisi nomor 4”, ucapnya.
Meski IKP2MI masih seumur jagung, sambung Boris, namun kegiatan ini luar biasa. atas Dewan Pembina menyampaikan ucapan terima kasih, mohon kami diperhatikan karena kami bagian dari masyarakat indonesia. “hargailah jasa pahlawan devisa, kekurangan kita bukan SDM tapi ilmu dan pembekalan. banyak masalah tenaga kerja migran kita terutama yang ke Timteng”, ungkapnya.
Boris berharap, kedepannya pemerintah bersama BP2MI dapat melakukan terobosan-terobosan untuk memberikan penempatan yang jelas, perlindungan, serta kenyamanan bagi para tenaga kerja migran kita, tutup Boris.
Bupati Sumbawa, Drs H. Mahmud Abdullah dalam sambutannya mengatakan, Berdasarkan Data Sisko TKLN BP2MI sejak 2007 hingga 2021, PMI sumbawa sebanyak 34.276 orang. ini sama dengan 14 persen dari angkatan kerja yang tersebar di beberapa negara seperti Saudi Arabia, Hongkong, Uni Emirat Arab, Malaysia, Oman, dan beberapa negara lainnya dengan jabatan paling banyak sebagai Housemaid atau Caregiver, terang Bupati.
dipaparkan Bupati Sumbawa, bahwa sejak bulan november 2021, sumbawa telah melakukan kerjasama dengan BP2MI di Denpasar, dengan 6 poin penting, yaitu :
SINERGI PEMBERANTASAN SINDIKASI PENGIRIMAN PMI SECARA ILEGAL, PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CPMI, FASILITASI PERLINDUNGAN CPMI DAN PMI, SINERGI PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN CPMI DAN PMI,
SOSIALISASI PELUANG KERJA PMI DI LUAR NEGERI, dan
KOORDINASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI URUSAN KETENAGAKERJAAN.
masih ada beberapa persoalan terutama pengiriman PMI secara Unprosedural terutama ke Timur Tengah, hal ini perlu menjadi perhatian serius semua pihak.
“karena itu, penguatan perlindungan PMI di Sumbawa telah ditekankan pada proses sebelum penempatan CPMI melalui peningkatan peran desa yang juga telah bekerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dalam pembentukan Desa Migran Produktif (Desmigratif)”, tukasnya .
dikatakan Bupati, sejauh ini baru ada 4 desa di Sumbawa yang telah ditetapkan sebagai Desmigratif sejak tahun 2018. “kedepan saya berharap semua desa di sumbawa ditetapkan menjadi Desmigratif.
“selain itu, Insya Allah tahun ini sedang dipersiapkan revisi dan penggantian Perda nomor 8 tahun 2015 tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI ke luar negeri, karena sudah tidak sesuai dengan Undang Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan PMI”, tandas Mahmud Abdullah.
di tempat yang sana, Senator DPD RI, Evi Apita Maya SH M.Kn menegaskan, bahwa NTB merupakan suplay pekerja migran nomor 4 sebagai kantong PMI ke luar negeri. sosialisasi ini dirasakan sangat tepat, apa yang disampaikan BP2MI bahwa seluruh pekerja migran kita harus dilindungi dari ujung rambut sampai ujung kaki.
“kita di posisi nomor dua pemasok devisa negara sebesar Rp 159,6 Miliar setelah Migas”, terangnya.
Evi berharap, kedepan semua Pekerja Migran yang berangkat ke luar negeri melalui jalur Formal atau secara resmi tanpa calo dan inprosedural. “jangan percaya sama iming – iming calo karena berangkat ke luar negeri ada tahapan – tahapan. sikat sindikat oleh BP2MI dan kita harus bersinergi”, tukasnya.
hal senada juga diungkapkan H.Muhammad Syafruddin ST, MM yang akrab disapa HMS.
Ia menyampaikan kepada buruh migran bahwa tidak boleh dibodoh bodohi oleh calo. sebagai Anggota DPR RI dirinya wajib melindungi setiap warga kita di luar negeri. “yakinkan kepada dunia bahwa anda mampu, suatu saat Kabupatwn Sumbawa akan mencetak PMI yang handal dan mengharumkan Tana Intan Bulaeng”, tegasnya.
berangkatlah secara baik baik dan ingat janjinya sebagai PMI, ingat janji pemerintah yang wajib melindungi setiap PMI. “saya minta sama Kepala BP2MI, Benny Rhamdani untuk memperhatikan PMI NTB”, pinta HMS.
Ketua BP2MI diwakili Deputi Perlindungan dan Penempatan Kawasan Amerika dan Pasifik BP2MI, Drs. Larso Simbolon MA memaparkan, tercatat ada 9 juta PMI dengan jenis pekerjaan serta upah yang bervariasi, termasuk kontrak dan resiko berhadapan dengan hukum. selain itu, ada sekitar 4,7 juta tidak tercatat karena berangkat melalui proses mandiri atau berangkat langsung dan sebagian kecil berangkat secara tidak prosedural bahkan menjadi korban eksplootasi.
“gaji tidak dibayar dan diperjual belikan dari majikan satu ke majikan lain”, ungkapnya.
dikatakannya, dalam satu tahun NTB melayani dan menagani lebih dari 100 jenazah, belum lagi propinsi lain. karena itu, menjadi musuh pertama negara dalam memberantas sindikat pembetangkatan PMI ilegal, pencegahan proses unprosedural.
“ada sekitar 45 juta warga indonesia yang sejahterah jika pemerintah mengelolahnya dengan baik. mari kita semua menjadi duta dan tokoh dengan memberikan informasi bahwa bekerja di luar negeri harus prosedural sehingga harga diri PMI dan marwah bangsa terjaga.
saat ini beberapa terobosan sedang dilakukan oleh pemerintah agar PMI dapat ditempatkan dengan baik dan terlindungi”, tegas Deputi.
kegiatan tersebut dilanjutkan dengan pertukaran Cindera Mata oleh Pemda Kabupaten Sumbawa dan BP2MI dan penyerahan cindera mata oleh BP2MI kepada IKP2MI sumbawa, serta penyerahan bingkisan sembako kepada 500 eks pekerja migran yang hadir dalam kegiatan tersebut. (jim)
