Sumbawa Besar, bidikankameranews.com –
meski sempat mendapatkan protes dan perlawanan dari Fenco Cornelius Widjaya dan pengacaranya, Lahan 50 hektar berlokasi di kawasan Samota, Kabupaten Sumbawa, yang selama ini dikuasai Fenco Cornelius Widjaya, akhirnya didapatkan kembali oleh Herdiyanto, pemilik sekaligus penerima kuasa dari Ny. Sangka Suci ahli waris Gde Bajre, melalui putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA), selasa (20/9) siang yang dieksekusi panitera Pengadilan Negeri Sumbawa.
Proses eksekusi yang dikawal ketat aparat kepolisian pimpinan Wakapolres Sumbawa, Kompol Raples P. Girsang S.IK., diback-up anggota TNI dari Kodim 1607 Sumbawa ini mendapat perlawanan dari Fenco dan pengacaranya, Imam Wahyuddin SH MH. Tampak puluhan massa juga ikut menggagalkan eksekusi tersebut.
Pemilik UD Ratna secara tegas meminta Lukas Genakama SH selaku Panitera PN Sumbawa untuk tidak membacakan putusan maupun pelaksanaan eksekusi. Sebab mereka menilai lahan yang akan dieksekusi bukan obyek yang tertera dalam putusan Kasasi. Salah satunya, batas-batas obyek yang dieksekusi tidak sesuai dengan dokumen. Namun Panitera tak bergeming, tetap membacakan putusan Kasasi.
Dalam putusan Kasasi yang ditandatangani Ketua Majelis Dr. Ibrahim SH MH., LLM, bersama anggota Dr. Dwi Sugiarto SH MH dan Dr. H. Haswandi SH SE., M.Hum, MM menyatakan, menolak permohonan kasasi dari pemohon Fenco Cornelius Widjaya dan pemohon II Effendy Winarto SH, dan menghukum para pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 500.000.
Lukas mempersilahkan Fenco dan pengacaranya untuk menempuh langkah hukum jika keberatan terhadap eksekusi yang dilakukan,. “Jangan halangi kami, kami ke sini untuk melaksanakan perintah undang-undang. Jika ada yang melampaui, mengurangi atau melebihi apa yang kami lakukan saat ini, kami siap dilaporkan secara hukum. Silakan gugat kami,” ucapnya.
Setelah pembacaan putusan Kasasi, dilanjutkan dengan eksekusi lahan. Saat dilakukan eksekusi, Herdiyanto yang diwakili kuasa hukumnya, Dr. Umaiyah SH MH, mengerahkan alat berat untuk merobohkan sejumlah bangunan yang berdiri di atas lahan tersebut.
Sempat ada perlawanan dari sekelompok massa yang menghalangi laju excavator. Tapi dihalau aparat kepolisian bersenjata lengkap. Fenco dan pengacaranya tak mampu berbuat banyak, kecuali menyaksikan bangunan dirobohkan.
Ditemui usai eksekusi, Herdiyanto yang mengaku anak angkat Sangka Suci, mengatakan, bahwa eksekusi tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yakni pelaksanaan putusan Mahkama Agung (MA).
“Kami menyampaikan terimakasih kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa, Kepala Panitera beserta seluruh jajaran. Terlebih juga kepada aparat kepolisian dan TNI yang telah mengawal dalam proses penegakan hukum ini,” ucapnya.
Ia mengaku bersyukur telah memenangkan perkara melawan Fenco Widjaya meski harus dijalani selama empat tahun lamanya. Dengan bukti-bukti yang ada, kebenaran akhirnya terungkap. Herdiyanto yang kini bertugas di Kementerian Olahraga RI ini menyebutkan banyak tanah keluarga Sangka Suci dan Gde Bajre yang dikuasai pihak lain di Samota.
Pihaknya lebih memilih langkah hukum untuk menyelesaikannya. Sebab pihaknya menginginkan adanya kepastian hukum.
“Kita tidak ingin menguasai tanah melalui cara-cara di luar hukum seperti menguasai secara paksa dengan mengerahkan massa. Sebab cara itu tidak memiliki kepastian hukum. Jalur hukum adalah langkah yang tepat untuk mendapatkan kepastian hukum,” tandasnya.
Ditambahkan Dr. Umaiyah SH MH selaku kuasa hukumnya, bahwa apa yang dibantah Fenco dan pengacaranya, sudah disampaikan saat proses persidangan termasuk lokasi, dan batas-batas tanah.
Menurut Umaiyah, pengadilan melaksanakan penetapan kasasi sebagaimana yang telah dimuat dalam putusan sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat.
“Itu wajib dalam hukum kalau kita berperkara ada pemeriksa setempat. Makanya aneh saja kalau ada protes, maka silahkan lakukan perlawanan. Jadi apa yang dilakukan panitera pengadilan sudah benar,” tukasnya.
Pasca eksekusi, Umaiyah menyatakan bahwa kliennya sebagai pemilik sah atas lahan seluas 50 hektar tersebut, sesuai berita acara penyerahan dari pengadilan. Ketika ada pihak lain yang masuk dan menyuruh masuk lahan tersebut, itu sudah menjadi ranah pidana.
“Kalau ada yang berani masuk tinggal kita bawa ke polisi, baik yang masuk maupun yang menyuruh kita proses,” pungkasnya. (*)
