Jakarta, bidikankameranews.com –
sehari setelah mengikuti Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia Tahun 2023 bersama 4.545 peserta di Sentul International Convention Centre (SICC) Bogor – Jawab Barat, Ketua DPRD, Abdul Rafiq SH bersama Bupati Sumbawa, Drs.H Mahmud Abdullah diskusi ringan di ruang tunggu Bandara International Soekarno Hatta, rabu (18/1/2023).
inilah momentum bagi Daerah lebih cepat ambil bagian dalam akselerasi pembangunan di Kabupaten Sumbawa.
“Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo telah berbicara langsung kepada Kami dan Kepala Daerah se Indonesia, menghargai kerja keras semua Daerah dalam menangani pandemi Covid 19, menjaga stabilitas ekonomi termasuk di dalamnya mensukseskan vaksinasi covid-19 di daerah kita”, ujar Rafiq.
menurut Pak Jokowi, sambung A. Rafiq, tidak mudah menyuntikkan sekitar 448 juta dosis suntikan kepada rakyat Indonesia namun berkat dukungan berbagai elemen bangsa TNI-Polri, seluruh gubernur, bupati / Walikota, sampai tingkat RT / RW, Semuanya ikut sehingga bisa menyelesaikan konflik covid-19 dengan baik. demikian pula terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kuartal 2 Tahun 2022, ekonomi Indonesia mampu tumbuh 5,72% dan di Kuartal 4 2022 diperkirakan tumbuh 5,2 hingga 5,3%.
“Meskipun demikian, bapak presiden berpesan agar Indonesia harus tetap hati-hati dan waspada karena tahun 2023 masih menjadi tahun ujian bagi ekonomi global sehingga kebijakan apapun harus berbasis pada data dan fakta-fakta di lapangan”, terang Ketua DPRD Sumbawa.
inilah yang akan kami tindak lanjuti, selepas dari Rakornas ini koordinasi Forkompinda akan semakin diintensifkan sebagai penunjang akselerasi Pembangunan di daerah sebagaimana saat ini telah terbangun dengan baik.
“untuk diketahui bahwa Bupati Sumbawa sebagai Ketua Forkopimda yang telah ditetapkan dalam PP nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah”, tukasnya.
Semua arahan Presiden telah kami catat, dan kita akan mensinergikan langkah langkah aplikatif yang harus dikerjakan di daerah kita, oleh karena itu Pemda melalui dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada, kami harapkan bisa membangun komunikasi dengan masing masing Kementerian karena pada diskusi Panel bersama para menteri yang membahas hal-hal strategis akan ditindaklanjuti sehingga bisa diimplementasikan di Daerah baik mengenai menjaga dan menaikkan pertumbuhan ekonomi, dan pengendalian inflasi, Penguatan investasi, hilirisasi dan kemudahan perizinan berusaha, penanganan covid 19, Stunting, kemiskinan dan jaring pemgaman sosial serta stabilitas politik, hukum pengamanan dan pengawasan”, tandasnya. (jim)
