SUMBAWA BESAR,
BIDIKAN KAMERA NEWS –
Tahapan Verifikasi Faktual Pertama Calon Perseorangan Anggota DPD yang dilaksakan oleh KPU Sumbawa sejak tanggal 13-26 feb 2023.
Panwaslu Kecamatan Se-kabupaten Sumbawa, setiap hari mengirim Laporan Hasil Pengawasan (LHP) ke Bawaslu Kabupaten Sumbawa. Dari Laporan Hasil Pengawasan Terdapat Dugaan Pelanggaran Mekanisme, Prosedur, Dan Tata Cara Verifikasi Faktual Di Kecamatan Maronge.
Di konfirmasi via telepon ke
Kordiv Hukum, Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Sumbawa, Hamdan, S.sos.I yang dikonfirmasi rabu, 22/02/23, membenarkan hal tersebut.
“Saat ini saya dalam perjalanan ke luar kota memenuhi undangan Bawaslu Provinsi NTB. Terkait dugaan pelanggaran di Kecamatan Maronge memang benar Panwaslu Kecamatan Maronge telah menembuskan surat tersebut kepada kami. Berdasarkan Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 telah melayangkan saran perbaikan untuk dilakukan verifikasi faktual ulang”, ujarnya.
Diungkapkan Hamdan, terdapat salah satu pendukung yang berbeda alamat antara formulir daftar dukungan dengan alamat di E-KTP pendukung. Berdasarkan PKPU Nomor 10 Tahun 2022 Pasal 107 dan 108 dan Perbawaslu Nomor 16 Tahun 2018 seharusnya dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat, tetapi PPS melakukan verifikasi faktual melalui telekomunikasi bersama LO tanpa memberitahukan kepada Panwaslu Kecamatan Maronge, ungkapnya.
“Karena hal tersebutlah sesuai denga hasil Pleno Panwaslu Kecamatan Maronge melayangkan surat perbaikan”, tandas Hamdan.
Pada kesempatan yang sama Tim Humas Bawaslu Kabupaten Sumbawa mengkonfirmasi hal tersebut kepada Panwaslu Kecamatan Maronge. Hal tersebut dibenarkan oleh Ketua Panwaslu Kecamatan Maronge, M. Tofan.
“Benar kami telah melayangkan surat saran perbaikan ke PPK Maronge dan sudah kami tembuskan ke Bawaslu Kabupaten Sumbawa dan KPU Sumbawa. Hal tersebut juga sudah kami tuangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) kami”, terang Tofan panggilan akrabnya. (jim)
