Sumbawa Besar,
BIDIKAN KAMERA NEWS –
Wakil Bupati Sumbawa, Hj. Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd., mengikuti kegiatan Roadshow Daring bersama Mentri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Menko PMK RI), dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting dan Kemiskinan Ekstrim di Kab. Sumbawa, selasa (28/02/2023) di Aula Bappeda Sumbawa.
Roadshow daring ini diikuti oleh Wakil Gubernur NTB dan seluruh Bupati/Walikota se-NTB.
Sesuai dengan arahan Presiden RI, Indonesia menargetkan angka stunting harus dibawah 14% dan kemiskinan ekstrim mendekati 0% secara nasional pada tahun 2024 mendatang. Hal ini disampaikan Menko RI, Muhadjir Effendy.
Menko Muhadjir mengatakan, kegiatan Roadshow daring ini bertujuan untuk mengidentifikasi isu, kendala dan permasalahan tentang percepatan penurunan stunting yang ada di masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi NTB, kemudian dicarikan solusinya.
Pada roadshow tersebut, Menko RI juga meminta seluruh Bupati/Walikota masing-masing untuk memaparkan progres ataupun permasalahan dalam penanganan penurunan stunting dan penghapusan angka kemiskinan ekstrim.
Wabup Sumbawa dalam laporannya menyampaikan bahwa dari hasil Sistem Survey Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, angka stunting di Kab. Sumbawa masih cukup tinggi, yaitu sebesar 29,7%, dengan jumlah balita dan keluarga yang telah dilakukan survey sebanyak 600 sasaran balita di 24 kecamatan. Â Sedangkan hasil Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) tahun 2022, angka prevelansi stunting di kabupaten sumbawa sebesar 8,11% dengan jumlah balita yang diukur sebanyak 36.260 balita di 24 kecamatan.
Wabup juga mengungkapkan angka kemiskinan ekstrim di Kab. Sumbawa sebanyak 29.217 jiwa yang tersebar di 24 kecamatan, dengan rincian Desil kesejahteraan 1 sebanyak 10.928, Desil kesejahteraan 2 sebanyak 10.947, Desil kesejahteraan 3 sebanyak 7.342 jiwa.
Selain itu, mengacu pada data sebaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) di Kab. Sumbawa, disebutkan sebanyak 29.217 jumlah keluarga yang terbagi dari desil 1 hingga desil 4 pada tahun 2022, kemudian pemerintah pusat melakukan intervensi pada 964 unit rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Pada kesempatan tersebut, Wabup berharap agar Pemerintah Pusat melalui Kemenko PMK RI menjadikan Kab. Sumbawa sebagai salah satu kabupaten/kota lokus pendampingan dalam percepatan penurunan stunting.
Wabup bergarap dukungan program BSPS untuk penghapusan kemiskinan ekstrim, serta dukungan untuk kelanjutan pembangunan RSUD Sumbawa. (jim**)
