Jakarta, bidikankameranews.com –
DPRD Kabupaten Sumbawa melakukan Konsultasi ke MenPAN RB di Jakarta terkait status Tenaga Honorer, Selasa (23/5).
Rombongan yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq bersama Wakil Ketua III, Nanang Nasiruddin SAP, M.MInov, dan Ketua Komisi IV, Ismail Mustaram SH, M.MInov, Sekretaris Komisi IV, Muhamammad Tahir dan Staf Ahli Badan Anggaran DPRD. kedatangannya diterima oleh Esti Arsih S.Kom, Bagian Deputi SDM MenPAN RB.
Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa dalam kesempatan tersebut menyampaikan permasalahan tenaga honorer yakni statusnya, dan bagaimana peluang menjadi PPPK.
“apa yang menjadi persoalan di Kabupaten Sumbawa terkait tenaga honorer sebab tenaga honorer kita resah ketika terjadinya PHK massal nanti di bulan November. hal kedua bagaimana nasib sisa tenaga Honorer yang ada sekarang baik yang ada di bidang kesehatan (Nakes) Pendidikan (Tendik) Perhubungan, Ketertiban Umum (PolPP), Tenaga Kebersihan, Penjaga Malam dan tenaga honor di OPD lainnya” ujar Rafiq.
A. Rafiq mempertanyakan apa formasi yang pas sehingga mereka tidak di PHK secara massal juga terkait dengan penerimaan tenaga P3K dari sisi persyaratan jenjang pendidikan, masa kerja ( pengabdian) dan dari sisi-sisi yang lain juga mohon dipertimbangkan. artinya poin-poin ini semoga menjadi pertimbangan MenPAN RB”, ungkap Rafiq.
Ketua Komisi IV DPRD, Ismail Mustaram SH, M.MInov, mengatakan untuk tenaga pendidik di jenjang PAUD atau TK juga perlu diakomodir lebih banyak dalam PPPK termasuk juga tenaga kependidikan yang memobilisasi proses pendidikan. “Keberadaan mereka juga urgent”, sebutnya.
Demikian pula dikuatkan oleh Wakil Ketua III, Nanang Nasiruddin S.AP, M.MInov, bahwa dirinya mendapatkan keluhan dan permohonan dari para tenaga honorer agar mereka dapat tetap bekerja seperti biasanya.
Atas hal tersebut, Esty Arsih dari Deputi SDM menjelaskan bahwa untuk menyelesaikan permasalahan kepegawaian asal tenaga honorer ini tidak bisa sendirian.
“Kami mengajak Asosiasi Kepala Daerah dan Pemerintah Daerah, dan apa yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten Sumbawa dan juga DPRD lainnya ke kami, menjadi pertimbangan dan kita sampaikan kepada teman Asosiasi Kepala Daerah pada pertemuan tersebut dan juga pertemuan sebelumnya.
“Kedepan akan digelar pertemuan lagi dengan Asosiasi Kepala Daerah seluruh Indonesia bersama DPR RI, kita berharap tentunya ada lahir kebijakan yang menjadi solusi”, tegas Esti.
Menurutnya, ketentuan rekruitmen PPPK telah jelas diatur dalam Keputusan terbaru yakni keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 158 tahun 2023 tentang perubahan kedua atas keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi Republik Indonesia nomor 1197 tahun 2021 tentang jabatan fungsional yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
Kemudian, di dalam PerMen tersebut terdapat penyesuaian jabatan fungsional yang dapat diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
“Inilah yang diperoleh dari hasil evaluasi pendataan P3K yang terus dikebut beberapa waktu lalu yang dilakukan oleh pemerintah sehingga terbitlah KepMen ini”, ungkapnya.
Semangatnya adalah terbangun aparatur negara yang memiliki kinerja yang baik, jabatan dan jenjang karir yang jelas dan tentunya peningkatan penghasilan.
Atas hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa berharap apa yang menjadi kerisauan teman – teman di daerah bisa menjadi pertimbangan nanti dalam pertemuan MenPAN RB dan asosiasi kepala daerah se-indonesia bersama DPR RI.
“Semoga nanti menjadi sebuah keputusan yang bisa membahagiakan teman-teman Tenaga honorer dan P3K, karena apabila terkendala regulasi maka ada ruang untuk merevisi, itu yang perlu didorong oleh kawan kawan DPR RI, yang kita ambil semangatnya adalah keberpihakan kepada rakyat”, pungkasnya.(jim)
