Komnas HAM RI Tidak Menemukan Indikasi Pelanggaran HAM PT AMNT Yang Dilaporkan AMANAT
Sumbawa Barat, bidikankameranews.com
Komite Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM ) dilaporkan menjadi mediator dalam pertemuan mediasi guna upaya penyelesaian kasus yang selama ini digaungkan LSM Aliansi Masyarakat Anti Mafia Tambang (AMANAT) Sumbawa Barat dengan management PT AMNT. Ternyata, dalam kesepakatan yang melahirkan sepucuk surat tersebut, tidak ditemukan point’ yang menyebutkan PT AMNT telah melakukan pelanggaran HAM.
Dalam surat yang diterima media, butir butir kesepakatan atas pengaduan yang disampaikan AMANAT justru tidak menyebutkan pelanggaran HAM dimaksud. Surat yang berlogo burung Garuda itu hanya merinci, pertama, bahwa PT AMNT berkomitmen melakukan review atas kebijakan ketenaga kerjaan termasuk PHK, kecelakaan kerja dan reference check dalam rekrutmen tenaga kerja ditambang batu hijau dengan mempertimbangkan keberlangsungan operasi dan perlindungan tenaga kerja. Kedua, bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Barat melakukan pengawalan pelaksanaan review dalam memfasilitasi penyelesaian perselihan hubungan industrial sebagaimana point satu diatas.
” Bahwa PT AMNT berkomitmen terus berperan meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM di Kabupaten Sumbawa Barat melalui program PPM untuk antara lain, pendidikan jenjang vokasI SI, SII, dan SIII. Program PPM disusun berdasarkan pemetaan sosial dan konsultasi publik dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Dan terakhir, PT AMNT berkomitment untuk melaksanakan pemberdayaan ekonomi bagi kelompok UMKM di Kabupaten Sumbawa Barat,” sebut surat yang ditandatangani Rabianto Mukti Wibowo selaku Komisioner Bidang Mediasi Komnas HAM tertanggal, 27 Juli 2023.
Selain pihak Komnas HAM, diketahui dalam pertemuan ini dihadiri oleh Senior Manager PT. AMNT, Ahmad Salim, Koordinator Hubungan Komersial Mineral Ditjen Minerba, Imam Bustan, Asisten II Setda Sumbawa Barat, Suhadi dan Kepala KPH Sejorong Mataiyang, Sahril. ( Tim )
