Gas Elpiji @kg Langka, Ketua DPC HANURA KSB Angkat Bicara
Sumbawa Barat, bidikankameranews.com
Kelangkaan Gas Elpiji Bersubsidi di Kabupaten Sumbawa Barat, sudah terjadi sejak hari raya idul adha 2023, hal ini membuat para ibu – ibu menjerit, terutama para UMKM, betapa tidak saat pemerintah mengambil keputusan konversi dari minyak tanah ke elpiji bersubsidi @ 3 kg bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat,sangat mudah didapatkan disejumlah pangkalan, namun kini menjadi sebuah lagu lama yang telah usang, betapa tidak, kelangkaan Gas Elpiji @3 kg disejumlah tempat ini terjadi.
Meski awalnya banyak yang menyangsikan akan berhasil, konversi Minyak Tanah ke LPG menjadi fenomena penting program konversi energi di Indonesia. Apalagi, keberhasilan mengubah kebiasaan masyarakat yang turun termurun dari generasi ke generasi menggunakan Minyak Tanah beralih ke LPG bukan sekadar persoalan teknis, namun juga sarat dengan aspek sosial dan budaya.
Sebenarnya, tujuan utama konversi Minyak Tanah ke LPG untuk mengurangi subsidi. Maklum, Minyak Tanah, yang biaya produksinya setara dengan Avtur, selama ini dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat berpenghasilan rendah yang terkonsentrasi di perdesaan. Sehingga pemerintah memberikan subsidi harga. Kebijakan yang sudah berlangsung bertahun-tahun ini cukup membebani keuangan negara.
Atas kelangkaan tersebut, Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Sumbawa Barat , H Deden Zaedul Bahri.SH , angkat bicara untuk meminta pemerintah mencari akar persoalan atas kelangkaan gas LPG 3 Kg di Kabupaten Sumbawa Barat sejak 3 bulan terakhir ini. Sebab, gas LPG terutama yang subsidi merupakan kebutuhan pokok masyarakat.
“Gas merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat sehingga Pemerintah harus menjamin distribusi LPG bersubsidi berjalan dengan lancar. Program pro rakyat jangan sampai mempersulit masyarakat,” kata H Deden kepada media, sabtu ( 29/07 ).
Kelangkaan gas LPG 3 Kg berdampak pada kenaikan harga dari yang biasanya Rp16-19 ribu, menjadi Rp 30 ribu hingga Rp 35 ribu. Kondisi tersebut, sambung H Deden telah menyebabkan gelombang kekhawatiran rakyat kabupaten Sumbawa Barat
“Masyarakat mengeluh karena sangat membebani mereka, khususnya bagi warga kalangan menengah ke bawah. Apalagi, banyak warga yang berjam-jam harus antre demi bisa mendapat gas LPG bersubsidi,” ujarnya.
Menurut H Deden, masyarakat kecil yang paling merasakan dampaknya, terutama ibu-ibu rumah tangga. Untuk itu, pihaknya mendorong Komisi II ,Pemerintah Daerah dan Pertamina memberi perhatian serius terkait permasalahan kelangkaan gas LPG bersubaidi.
Pemerintah dan stakeholder terkait harus segera menghadirkan solusi. Sehingga, kondisi ini tidak semakin lama menyulitkan masyarakat.
“Selesaikan kelangkaan gas LPG ini secepat mungkin. . Apakah karena kuota yang tidak cukup, atau akibat alasan lain,” ujarnya.
Komunikasi antara Pemerintah daerah (Pemda), Pertamina, dan distributor gas harus semakin ditingkatkan guna mencari solusi. Mulai dari perbanyak operasi pasar, dan cek apakah diperlukan adanya kuota tambahan bagi masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang mengalami kelangkaan.
“Kerja sama seluruh pihak terkait sudah pasti harus dimaksimalkan, termasuk penegak hukum. Karena perlu ada penyelidikan untuk beberapa tempat dan diposting di fb yang kenaikan harga gas LPG subsidinya sudah tidak wajar karena mencapai Rp 35 ribu satu tabung,” ujarnya.( edi )
