Gas 3 Kg Langka di KSB, Ternyata Ada Pangkalan Yang Mengoplos ” Segel Tabung Pertamina Tidak Safety “
Sumbawa Barat, bidikankameranews.com
Penyebab kelangkaan gas Kg di Kabupaten Sumbawa Barat mulai terkuak, temuan ini hasil laporan Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan ( Diskopribdagkop ) Ir.Lalu Azgar.M.Si dalam pemaparannya di hadapan Komisi 2 DPRD Sumbawa Barat Bersama Pertamina, Distributor, dan Agen pada Rapat Dengar Pendapat yang digelar pada Senin, ( 01/08 )
Kelangkaan ini terjadi akibat adanya dugaan pangkalan pangkakan nakal yang bermain dengan pihak ketiga dengan melakukan pengoplosan dari @3 kg menjadi 12 Kg .
Dugaan tersebut disampaikan oleh Kadiskoprindag ini mengaitkan kelangkaan elpiji 3 kg dengan aksi pengoplosan , demi untung berlipat, gas bersubsidi dalam tabung melon tersebut dipindah ke tabung biru 12 kilogram.
“Dalam kesempatan ini, kami meminta kepada masyarakat untuk bisa ikut mengawasi pendistribusian gas LPG ukuran 3 kg, untuk jangan disalahgunakan,” harap Lalu Azhar
Menurutnya, modusnya, pelaku dapat tabung dari berbagai tempat. Gas dari tabung 3 kg dipindahkan ke tabung nonsubsidi menggunakan selang regulator dan es batu untuk mendinginkan,” kata lalu Azhar
” Pelaku menjual tabung yang sudah dioplos dengan harga miring, pertabung 12 kg, misalnya, dijual Rp150 – 175 ribu Padahal, harga isi ulangnya dari pertamina Rp 204.000., dijual HET nya 135 ribu ” jelas Lalu Azhar.
”(Pengoplosan) ini adalah penyalahgunaan gas elpiji bersubsidi. Apabila tidak cepat dilakukan penindakan, akan menimbulkan kelangkaan elpiji 3 kg untuk masyarakat kurang mampu,” ujar
Apalagi, harga gas 3 kg yang sekitar Rp 18.000 – 20.000., terpaut jauh dengan elpiji nonsubsidi.
Selain perbedaan harga yang timpang, lanjut Lalu Azhar , terdapat celah dalam distribusi elpiji bersubsidi. Ia mencontohkan, dalam satu wilayah terdata 100 penerima elpiji bersubsidi. ”Tapi, yang didistribusikan hanya 80 tabung. Ini yang tidak relevan sehingga kami dalami,” ujarnya.
Lalu Azhar menilai, tidak menutup kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Oleh karena itu, pihaknya tengah mendalami rantai distribusi dari agen hingga pangkalan elpiji. ”Kami juga akan koordinasi dengan BPH Migas (Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas),” ungkapnya.
Sementara H Riyadi anggota Komisi II dalam tanggapannya mengatakan, lemahnya pengawasan dari Pertamina terkait Segelisasi gas non Subsidi @ 12 kg, sangat memudahkan pelaku melakukan pengoplosan gas elpiji bersubsidi ditambah lagi dengan disparitas harga yang sangat mencolok antara gas subsidi dengan non subsidi , ” Lemahnya sistim segelisasi oleh Pertamina, sangat mudah pelaku melakukan pengoplosan , Pertamina adalah BUMN terbesar dan safetynya sangat tinggi, Kok segel gas 12 kg asal- asalan ” kata H Riyadi.
Bukan itu saja kata H Riyadi, lemahnya sistim penyaluran gas Elpiji bersubsidi dari agen ke pangkalan hingga distribusi, membuat beberapa pangkalan yang nakal melakukan permainan dengan pihak ketiga untuk melakukan pengoplosan ke 12 kg ” Pertamina bukan hanya menerima laporan, akan tetapi harus dibarengi dengan tindakan ” katanya. ( edi )
