Sumbawa Besar NTB,
Bidikan Kamera News –
DPRD Sumbawa menggelar pertemuan dengan eksekutif, Selasa (11/06) di DPRD Sumbawa. Pertemuan tersebut membahas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang menghasilkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Pertemuan tersebut berlangsung selama sekitar 5 jam secara tertutup.
Usai pertemuan, Ketua DPRD Sumbawa, Abdul Rafiq mengungkapkan, DPRD Sumbawa mengeluarkan beberapa rekomendasi. Antara lain, agar eksekutif menindaklanjuti temuan BPK.
“Rekomendasi kami sudah jelas, bahwa apa yang menjadi temuan-temuan BPK segera ditindaklanjuti sesuai dengan aturan main yang telah ditetapkan,” kata Abdul Rafiq di ruang kerjanya.
Menurutnya, opini WDP musti dijadikan pelajaran berharga, dan menjadi bahan koreksi dalam pengelolaan keuangan daerah. “Bukan kita saling menyalahkan, kita koreksi. Ini pelajaran berharga bagi kita untuk kedepannya kita betul-betul bisa menunjukkan bahwa kita bisa bangkit. Dalam hal bagaimana mengelola keuangan daerah dengan baik, sesuai dengan kaidah aturan,” ucapnya.
Dikatakan, kedepannya musti ada upaya untuk meningkatkan kualitas SDM khusunya yang berkaitan dengan keuangan daerah. Selain itu, pengelolaan keuangan musti memenuhi standar kelayakan yang dipersyaratkan oleh BPK.
“Pengelolaan keuangan yang terstandart BPK. Bukan standar kita. Ini yang belum ketemu,” ungkap dia.
Ditegaskan, pemimpin OPD dan Instansi musti bertanggung jawab atas segala kerja bawahannya.
“Pimpinan OPD harus bertangungjawab, tidak boleh menyalahkan bawahan. Karena bawahan kerja atas instruksi,” jelas Abdul Rafiq. (*)
