Sumbawa Besar NTB,
Bidikan Kamera News –
Dinilai tidak ada etikad baik selama 8 tahun sejak 2016 hingga 2024, Ami Arief Saifullah Warga Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, terpaksa menempuh upaya hukum dengan menggugat pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).
Gugatan tersebut kini telah didaftarkan Ami sapaan akrabnya Penggugat di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dengan nomor register : PN SBW-30072024TCN pada hari Selasa 30 Juli 2024.
“Sudah 8 tahun saya menunggu etikat baik Pemda KSB dalam hal ini Bupati Sumbawa Barat, terkait kejelasan ganti rugi pembebasan lahan milik kami yang terkena dampak pembangunan Jalan Usah Tani di Desa Tepas Sepakat, Kecamatan Brang Rea,” ujar Ami dalam dalam keterangan persnya didampingi Kakaknya, Salamudin Maula.
Dijelaskan Ami, sampai saat ini tanah yang dimilikinya sejak Tahun 2016 seluas 1.150 M 2 atau 11,5 Are dikuasai Pemda Sumbawa Barat dan tanpa seizinnya telah dijadikan Jalan Usaha Tani (JUT) yang menghubungkan Jembatan Desa Tepas dan Desa Sepakat dengan Lang Maraji di Desa Sepakat dan juga sebagai akses ke desa lainnya seperti Desa Moteng dan Desa Beru Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat. Namun Pemda KSB tidak mau membayar ganti rugi tanah yang digunakan sejak tahun 2016 atau 8 tahun silam.
Sejauh ini kata Ami, pihaknya telah menempuh upaya kekeluargaan beberapa kali, termasuk menanyakan kapan pembayaran ganti rugi itu direalisasikan. Namun tergugat Pemda KSB selalu mencari alasan dan berjanji akan membayar ganti kerugian. Bahkan somasi juga sudah dilayangkan, yang intinya menyampaikan bahwa tergugat secara sepihak telah membangun Jalan Usaha Tani.
Selaku penggugat, Ami telah meminta Bupati KSB memberikan solusi serta bertanggungjawab penuh atas kerugian yang dialaminya. Somasi ini mendapat tanggapan dari Bupati melalui Dinas PUPR. Dalam tanggapan somasinya, Pemda Sumbawa Barat sudah menganggarkan anggaran ganti rugi pembebasan lahan pada tahun 2016 prihal pembangunan untuk kepentingan umum.
Namun Pemda KSB beralasan bahwa tahapan pembayaran ganti kerugian ini tidak dapat dilakukan karena berdasarkan hasil inventarisasi, identifikasi dan validasi dokumen hak kepemilikan atas obyek tanah tersebut belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Atas alasan Pemda KSB tersebut, Ami secara tegas membantah. Menurut Ami, tanah itu dibelinya pada Tahun 2016 dan dibuktikan dengan Surat Pernyataan Peralihan/Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 8 Agustus 2016 dengan luas 1150 M 2 atau 11,5 Are, yang diregister di Kantor Pemerintah Desa Tepas Sepakat (Reg. No. : 593.3/18/PemdesTS/Vlll/201 6).
“Jelas teregister di Kantor Desa Tepas, bahwa kami pemiliknya, dan sampai saat ini kami tidak pernah dihubungi. Berapa besar dana ganti rugi untuk pembebasan lahan dan diberikan kepada siapa kami juga tidak tahu. Ini yang masih misteri,” bebernya.
Dikatakan Ami, Pemda KSB juga pernah berjanji secara lisan kepadanya bahwa dana pembebasan Iahan itu akan kembali dianggarkan pada tahun 2024. Dan ini tentu saja janji tidak dapat dipercaya dan diduga bohong. Sebab secara aturan, tidak dibenarkan menganggarkan anggaran untuk membebaskan obyek yang sama. Jika Pemda berani melakukan, maka ini masuk ke ranah korupsi dan bisa terjerat UU Tindak Pidana Korupsi.
”Kami duga kuat apa yang disampaikan itu bohong. Mana mungkin bisa kembali dianggarkan untuk pembebasan terhadap obyek yang sudah dibebaskan,” terangnya.
Selain itu, berdasarkan somasi, semakin memperjelas dan mempertegas bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada majelis hakim yang nanti akan menyidangkan perkara ini dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya dan juga meminta agar kerugian materil dan immateril dikabulkan dengan total Rp. 8 miliar, tandasnya. (**)
