Sumbawa Besar, bidikankameranews.com –
Hiruk pikuk politik menjelang Pilkada 27 November mendatang di Kabupaten Sumbawa mulai menghangat. Hal itu, tentu ada rambu-rambu yang harus dipatuhi terutama oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak boleh terlibat politik praktis. Apalagi sampai terlibat langsung dalam pengerahan massa dan aksi-aksi politik lainnya.
Ketua DPD Nasdem Sumbawa yang juga sebagai Pembina Satgas Pemantau ASN, H. Asaat Abdullah memberi warning. Dia sangat berharap ASN di Kabupaten Sumbawa tidak menjerumuskan diri terlibat dalam politik praktis pada momen Pilkada tahun ini. Pasalnya, apabila nantinya terbukti, tentu ada konsekuensi hukumnya.
“Berbagai temuan dugaan keterlibatan ASN masuk ke kami, baik dari Tim Satgas maupun dari masyarakat umum. Tentu ini akan kita sikapi, saya harap teman-teman ASN jangan menjerumuskan diri. Silahkan saja bekerja sesuai dengan tupoksi, batasan, dan tanggung jawabnya sebagai ASN,” tegas H. Asaat dalam konferensi persnya Jumat (13/9) di Sumbawa.
Dia mencontohkan laporan yang yang masuk ke Satgas terkait adanya pengerahan dan instruksi pemasangan baliho di setiap OPD terkait keberhasilan pemerintah daerah, namun hanya memunculkan satu figur. Padahal setiap prestasi yang diraih daerah adalah hasil kolaborasi, bukan Prestasi pribadi, ungkap H. Asaat.
Hal lain yang disoroti adalah terkait pemberian bantuan sosial, bantuan pertanian, hingga bantuan langsung lainnya kepada masyarakat.
Ketua DPD Nasdem Sumbawa sangat berharap kepada para ASN untuk profesional dalam bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Jangan memanfaatkan bantuan yang diberikan itu untuk mengarahkan masyarakat ke salah satu pasangan calon tertentu karena bantuan itu bukan bantuan pribadi. Namun bersumber dari daerah yang pangkalnya adalah dari rakyat.
“Kami terima laporannya dan parahnya itu adalah instruksi,” katanya.
Anggota DPRD Provinsi NTB dua periode ini juga berharap khususnya kepada pembina tertinggi ASN di tingkat kabupaten untuk memberi contoh yang baik kepada semua ASN. Termasuk juga kepada pemimpin lembaga atau perguruan tinggi yang di dalamnya ada tenaganya berstatus ASN juga untuk tidak mengarahkan bahkan memaksa ASN untuk terlibat.
“Tolong hargai demokrasi dan kebebasan pilihan bagi setiap individu. Jangan ada pengarahan, pemaksaan dan lainnya,” tegas H. Asaat. (Jim)
