Sumbawa besar, bidikankameranews.com –
memperingati Mayday 2025 atau Hari Buruh Internasional, para pekerja di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa didampingi Serikat Buruh Nasional Indonesia (SBNI) Sumbawa menggelar aksi damai “Dialog Ketenagakerjaan” yang berlangsung di aula Dinas LH Sumbawa pada 1 mei 2025.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Sekda Sumbawa Budi Prasetyo, Kadis Lingkungan Hidup Ir. Syarafuddin Nur, Kadis Naker Varian Bintoro, Plt. BKPSDM Budi Santoso, Sekban BKAD Kaharuddin, dan Ketua SBNI Sumbawa Vivin Usman.
Dialog diawali dengan mendengarkan berbagai tuntutan para pekerja yang bernaung di Dinas Lingkungan Hidup Sumbawa.
Kaharuddin, pekerja truk pada Dinas LH Sumbawa mempertanyakan persoalan kesejahteraan karena upah yang minimnya upah para pekerja. Kemudian masa kerjanya sudah puluhan tahun sehingga berharap ingin diangkat menjadi PPPK.
Selanjutnya Sa’aduddin alias Rado, Sopir truk persampahan juga mempertanyakan persoalan kesejahteraan yang sangat minim, mengingat dirinya sudah belasan tahun bekerja di UPT Persampahan.
Kemudian Putri Ayu Lestari yang bertugas selaku penyapu jalan, mempertanyakan hari libur yang diberikan cuma sehari saat idul fitri.
Menanggapi pertanyaan para pekerja, Sekda Sumbawa, Budi Prasetyo menegaskan, bahwa ada perubahan pormasi pengangkatan CPNS yang menjadi kebijakan pemerintah pusat selaku pemangku kebijakan kepegawaian dengan berbagai kriteria.
Menurut Sekda, para pekerja di Dinas LH Sumbawa masuk dalam kriteria pormasi Penata Taman. Pada tahap pertama penetapan PPPK paruh waktu yang masuk database sudah terlaksana. tahun ini ada kriteria lainnya dan pemerintah daerah terus berjuang sambil intens berkordinasi dengan pemerintah pusat, ujarnya.
Ditegaskan Sekda Budi, ada beberapa hal yang dilakukan diantaranya, pemerintah daerah melakukan treathment peningkatan pendapatan daerah karena berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan.
Ada sekitar 1600 tenaga kerja termasuk pekerja di Dinas LH yang menjadi PR pemerintah daerah untuk menuntaskannya. Sekda mohon waktu karena sedang memperjuangkannya.
Selain itu, pendataan dan verifikasi termasuk masalah usia dan masa kerja karena semuanya ada standar.
“Pola pola terbaik dan tepat harus kami lakukan dalam upaya memperjuangkan nasib pekerja, tetap mengusulkan pormasinya sesuai keaktifan database serta hal hal teknisnya,” tegasnya.
Dilanjutkannya, persoalan ini tidak hanya terjadi di kabupaten sumbawa tetapi hampir semua kabupaten dan kota lainnya dan persoalan ini menjadi persoalan bersama karena sudah menjadi pemikiran pemerintah daerah. Untuk diketahui, di hari Mayday ini pekerja tidak sendiri tapi bersama pemerintah. Kita berharap tenaga kerja di Dinas LH tetap bekerja untuk kebersihan Kota Sumbawa, tandasnya.
Plt. BKPSDM Sumbawa, Budi Santoso mengatakan, pormasi pengangkatan pegawai dari tahun ke tahun selalu dengan regulasi yang berbeda dan kategori yang tidak sama. contohnya ada yang masuk database dan ada yang tidak masuk karena bekerja di BLUD. Tahun 2025 ini ada kebijakan aturan pengangkatan dengan pola outcourshing. Bagi pekerja yang sudah terdaftar mulai hari ini diminta untuk print out kartunya dan diingatkan jadwal tesnya. tahun 2025 ini ada 1148 yang masuk database, terang Budi.
Sekban BKAD Sumbawa, Kaharuddin menegaskan, jika PP 49 berlaku maka sisanya mungkin tinggal 10 orang pekerja di Dinas LH tapi kebijakan itu tidak berlaku lagi. Dampak dari ketentuan itu yakni pekerja dibayar harian yang dibebankan kepada daerah.
“Harapan kita semua pekerja bisa masuk PPPK, terkait peralatan kerja kebersihan sudah tersedia meski dengan keterbatasan. Karena itu, kita berkomitmen untuk melengkapi pekerja dengan safety,” ungkapnya.
Pada segmen ke dua dialog ketenagakerjaan, Abdul Asiz
Menyampaikan kendala kendaraan dan sampah yang diangkut ke TPA karena kondisinya di TPA Raberas tidak beraturan serta aroma menyengat dirasakan oleh warga setempat.
Selanjutnya Abdul Muis, seorang pekerja pasukan hijau menyampaikan kendala dalam hal perambasan dan masalah keselamatan kerja. Selaku Operator chainsaw pernah jatuh dari atas pohon namun tidak mendapat santunan, ungkapnya.
Sementara Yulianti penyapu jalanan mengaku setiap tanggal 31 tidak pernah mendapat gaji lebih.
Menanggapi kondisi tersebut, Sekban BKAD Kaharuddin menegaskan bahwa sudah ada santunan jaminan keselamatan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dalam BPJS Ketenagakerjaan, hal ini wajib didapatkan oleh pekerja.
Vivin Usman selaku Ketua DPC SBNI Sumbawa (Serikat Buruh Nasional Indonesia) berharap semoga apa yang menjadi keluhan pekerja paham dengan penyampaian pemda kabupaten sumbawa. Ia juga berharap agar para pekerja mendapat BPJS Kesehatan meskipun sudah mendapat BPJS keselamatan kerja dan santunan kematian.
Kadis LH Kab. Sumbawa, Ir. Syafruddin Nur dengan singkat mengatakan bahwa di momen mayday ini, hari ini semua keluhan dan harapan pekerja pada Dinas LH tuntas atas kesepahaman bersama.
Varian selaku moderator mengucapkan Alhamdulillah karenq semua persoalan pekerja yang bernaung pada Dinas LH Sumbawa sudah terjawab.
Varian Bintoro yang memimpin Dialog berharap kedepan upah pekerja perlu ditingkatkan serta kesejahteran lainnya. (Jim)
