Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal ” APATIS ” Tentang PPS, Saat Masyarakat Pulau Sumbawa Gelar Aksi Blokade Pelabuhan Poto Tano.
Taliwang NTB – bidikankameranews.com – Ironis dan Apatis , disaat masyarakat Sumbawa Barat melakukan aksi Blokade Pelabuhan Poto Tano Sumbawa Barat pada senin ( 26/ 05 ) guna mendesak Pemerintah Pusat mencabut Moratorium DOB Provinsi Pulau Sumbawa, justru Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal saat dihubungi melalui Ponsel untuk diminta berdialog dengan Kordinator Umum ( Kordum ) aksi dari Aliansi Masyarakat KSB Bersatu ponselnya tidak aktif sama sekali, hal ini menambah kekecewaan masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat terhadap Gubernur NTB tersebut, hal ini dikatakan oleh Leo Ardinata Kordum Aksi kepada media.
” sangat disayangkan sekali, dimana seorang Gubernur di NTB ini saat dihubungi lewat ponsel guna berdialog atas sikap Gubernur, nyatanya ponsel Gubernur sama sekali tidak aktif terkesan Apatis alias acuh ” katanya kecewa.
Menurut Leo panggilan akrabnya, wajar saja warga Pulau Sumbawa Berontak ingin memisahkan diri dari Pulau Lombok tuk menjadi Daerah Otonomi Baru ( DOB ) sebagai Provinsi Pulau Sumbawa, karena gubernurnya APATIS sehingga Kabupaten Sumbawa Barat wajar kalau dikatakan sangat dianak tirikan oleh Pemprov NTB.
Mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) NTB periode 2018–2021, Sawaluddin, yang akrab disapa Aweng, juga angkat bicara soal sikap pasif Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal terhadap perjuangan masyarakat Pulau Sumbawa membentuk provinsi sendiri.
Sebagai warga Sasak, tokoh muda, pelaku usaha, pegiat politik , eks tim pemenangan IQBAL DINDA Aweng menyayangkan sikap Gubernur yang diam dan terkesan apatis dalam menghadapi aspirasi yang telah berakar selama lebih dari dua dekade.
“Gubernur adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat. Ketika rakyat bersuara, tugas beliau bukan diam, apalagi bersikap seolah ini urusan pinggiran,” tegas Aweng, Sabtu (25/5), dalam wawancara khusus.
“Ini bukan soal elite, bukan juga soal rivalitas Lombok dan Sumbawa. Ini murni kehendak rakyat akar rumput.” mereka mengorganisir diri secara swadaya berhimpun untuk bersama sama dalam perjuangan ini , ujarnya lagi.
“Diam Itu Bukan Netral, Tapi Mengabaikan Aspirasi”
Menurut Aweng yg juga salah satu pendiri partai gerindra dan masih setia di garis perjuangan gerindra ntb , sikap Gubernur yang memilih untuk tidak berkomentar atau bersikap netral sejatinya justru menunjukkan sikap menghindar dari tanggung jawab moral dan politik.
“Kalau kepala daerah tidak bicara tentang aspirasi rakyat, lalu siapa lagi yang akan menyuarakan di tingkat pusat? Diam itu bukan netral, diam itu pembiaran,” ujar Aweng.
Ia mengingatkan bahwa perjuangan PPS sudah melewati proses panjang, sejak era gubernur Harun al rasyid hingga moratorium DOB di masa ahir kepemimpinan gubernur TGH Zainul Majdi (TGB). Berbagai kajian, syarat administratif, hingga dukungan politik daerah sudah tuntas. Sekarang tinggal pada komitmen dan keberanian melanjutkan perjuangan ke pusat.
“Pak Gubernur tinggal melanjutkan saja. Tidak perlu tandatangan baru, tidak perlu bikin tim lagi. Cukup bawa suara rakyat ke meja Presiden dan Mendagri. Itu saja. Tapi kalau no comment, itu artinya memilih bungkam atas jeritan masyarakat sendiri,” imbuhnya.
Tokoh Sasak Dukung PPS: Ini Bukan Sentimen Sektoral
Aweng menegaskan bahwa dukungannya pada PPS bukan karena keberpihakan wilayah, tapi karena panggilan hati terhadap keadilan dan pemerataan pembangunan, saya tidak mengada ada atau membuat serial drama korea , ini fakta lapangan yg saya alami selama bertahun tahun mengelilingi berbagai pelosok dan berintraksi dengan masyarakat di pulau sumbawa,
Ia menilai perjuangan masyarakat Pulau Sumbawa tidak boleh dibaca sebagai upaya memisahkan diri dari NTB secara emosional, melainkan sebagai bentuk perlawanan terhadap ketimpangan struktural.
“Saya orang Lombok, orang Sasak, tapi saya sangat mendukung PPS. Karena ini bukan isu sektarian. Ini soal kesenjangan layanan publik, soal keterjangkauan, soal pemerataan pembangunan,” jelasnya.
Ia mencontohkan bahwa banyak wilayah di Sumbawa mengalami ketertinggalan akses layanan publik dan infrastruktur karena beban administrasi dan jarak yang terlalu jauh dari pusat provinsi di Mataram.
Seruan Keras: Jangan Apatis, Gubernur Harus Bergerak
Aweng yang juga mantan Ketua DPC gerindra Lombok timur dua periode , meminta Gubernur NTB untuk berhenti bersikap dingin terhadap isu PPS. Ia mengingatkan bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah juga dipertaruhkan dalam momen-momen krusial seperti ini.
“Kalau rakyat sudah bergerak, lalu pemimpinnya diam, maka itu akan menjadi luka kolektif. Gubernur harus buka suara, harus ambil sikap. Tidak ada yang perlu ditakuti,” tegasnya.
Aweng menyampaikan bahwa perjuangan PPS adalah bagian dari ikhtiar demokrasi. “Ini bukan makar, ini aspirasi konstitusional. Jadi jangan anggap sepele atau alergi terhadap suara rakyat.”
Penutup: Jangan Ulangi Kesalahan yang Sama
Di akhir pernyataannya, Aweng mengajak seluruh elite politik NTB, termasuk Gubernur, untuk tidak mengulang pola pengabaian yang sama seperti yang terjadi selama kepemimpinan zul rohmi . Ia berharap Lalu M. Iqbal bisa menunjukkan keberpihakan nyata pada rakyat pulau sumbawa .
“Jabatan itu amanah. Ketika rakyat bergerak dan pemimpinnya memilih bungkam, maka sejarah akan mencatatnya bukan sebagai negarawan, tapi sebagai penghianat .”
Catatan: Berita ini memberikan sudut pandang kuat dari tokoh muda Sasak , mantan tim pemenangan Iqbal Dinda yang membela aspirasi masyarakat Pulau Sumbawa, sekaligus menjadi tekanan moral dan politik bagi Gubernur NTB untuk berhenti bersikap pasif dalam isu PPS. ( Red )
