Ketua Komisi III DPRD KSB Dorong Relaksasi Eksport, Demi Stabilitas Fiskal dan Kesejahteraan Daerah
Taliwang NTB,bidikankameranews.com – PT Amman Mineral Nusa Tenggara (PT AMNT) tercatat sebagai perusahaan yang patuh dalam membayar Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2024 yang mencapai hampir Rp 300 miliar.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), H. Basuki Rasyid, SE, menyampaikan bahwa pembayaran ini merupakan wujud komitmen perusahaan untuk selalu mematuhi seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
“Terkait kepatuhan PT AMNT dalam membayar DBH sudah kami sampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II dan III DPRD KSB dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta,” jelas H. Basuki akrab disapa.
Lebih lanjut ia menjelaskan, pembayaran tersebut dilakukan untuk memenuhi amanat Pasal 129 Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral dan Batu Bara.
“Kami berterima kasih kepada PT Amman Mineral atas kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pembayaran DBH yang sangat signifikan bagi keuangan daerah,” ujar H. Basuki.
Namun demikian, ia juga mengingatkan adanya potensi kehilangan DBH pada tahun 2025 sebagai konsekuensi dari kebijakan pemerintah pusat yang melarang ekspor konsentrat mineral.
Menurutnya, larangan tersebut perlu disikapi secara bijak mengingat smelter PT Amman saat ini masih dalam tahap operasi awal dan belum mampu berproduksi secara optimal.
“Kami mendorong agar smelter dapat segera beroperasi maksimal. Namun, karena saat ini masih dalam tahap awal, wajar jika belum mencapai level produksi yang optimum,” jelasnya.
Untuk menjaga stabilitas fiskal daerah dan mencegah perlambatan pertumbuhan ekonomi, pihaknya meminta agar pemerintah pusat mempertimbangkan relaksasi ekspor konsentrat secara terbatas.
“Relaksasi ekspor secara terbatas sangat dibutuhkan untuk menjaga kestabilan fiskal daerah. Dengan cara ini, kita berharap laju pertumbuhan ekonomi tetap positif,” tegas H. Basuki.
RDP ini menjadi bagian dari upaya koordinasi intensif antara pemerintah daerah, DPRD, dan pemerintah pusat dalam memastikan pembangunan industri mineral tetap mendukung kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan fiskal daerah ( ADV )
