Pandangan Umum Fraksi Nasdem DPRD Kabupaten Sumbawa Barat Terhadap Nota Keuangan RAPERDA APBD TA. 2026
Sumbawa Barat, bidikankameranews.com –
Fraksi Nasdem menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Sumbawa Barat yang telah menyampaikan nota keuangan RAPERDA APBD tahun anggaran 2026.RAPERDA ini menjadi landasan penting pembangunan Sumbawa Barat kedepan. setelah mencermati nota keuangan RAPERDA APBD 2026, Fraksi Nasdem menyampaikan pandangan sebagai berikut:
Fraksi Nasdem menyampaikan apresiasi kepada Bupati atas penyampaian nota keuangan dan RAPERDA APBD tahun anggaran 2026 yang mengusung tema memperkokoh kedaulatan pangan dan energi, serta ekonomi yang produktif dan inklusif. tema ini sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan delapan misi pembangunan daerah.
Fraksi Nasdem mencatat target pendapatan daerah sebesar Rp. 1.511.359.123.916 (satu triliun lima ratus sebelas miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus enam belas rupiah) dengan pendapatan asli daerah sebesar Rp. 159.002.204.724 (seratus lima puluh sembilan miliar dua juta dua ratus empat ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah).
Kami mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah yang berbasis pariwisata, umkm, pertambangan dan sektor unggulan lainnya, serta memperluas basis data objek pajak dan retribusi daerah melalui digitalisasi dan pengawasan agar potensi penerimaan dapat dimaksimalkan.
Fraksi Nasdem mendorong untuk meningkatkan target pendapatan asli daerah tahun 2026, mengingat pada tahun 2025 pemerintah telah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah yang cukup signifikan. sehingga dapat memberikan Pemerintah Daerah ruang fiskal yang lebih besar untuk mengatasi berbagai permasalahan terutama masalah pengangguran dan fasilitas kesehatan serta tidak memiliki ketergantungan yang sangat besar pada dana tranfer (sekitar 78% dari pendapatan).
Fraksi Nasdem menilai target belanja daerah sebesar rp 1.711.359.123.916 (satu triliun tujuh ratus sebelas miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus enam belas rupiah) untuk memenuhi kebutuhan belanja wajib (mandatory) seperti belanja fungsi pendidikan 20% dari belanja daerah dan alokasi belanja infrastruktur minimal 40% dari total belanja daerah harus disertai indikator capaian yang terukur serta dijaga kualitasnya agar tidak hanya mengejar angka tetapi berdampak pada ekonomi rakyat.
Fraksi menekankan pentingnya keberpihakan anggaran pada kelompok rentan, penurunan angka kemiskinan, penciptaan segmen pertumbuhan ekonomi baru, serta pemberdayaan ekonomi kerakyatan sehingga berdampak pada ekonomi rakyat.
Fraksi mencermati penerimaan pembiayaan daerah sebesar rp 200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah) yang bersumber dari silpa tahun 2025. fraksi meminta penjelasan mengenai rencana pemanfaatan silpa tersebut, agar pelaksanaan APBD lebih efesien serta memastikan alokasinya untuk program-program prioritas.
Fraksi Nasdem menekankan transparansi seluruh proses pengadaan dan realisasi anggaran melalui sistem informasi terbuka yang dapat diakses publik.
Fraksi Nasdem juga menekankan sinkronisasi dengan RKPD, RPJMD, dan Rencana Nasional harus disertai mekanisme evaluasi jelas sehingga program daerah tidak hanya mengikuti pola dari Pusat.
Fraksi Nasdem terhadap nota keuangan RAPERDA APBD tahun anggaran 2026. kami berharap pembahasan lanjutan dapat memperkuat prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah.(ADV)
