Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar Terhadap Raperda Tahun Anggaran 2026
Sumbawa Barat , bidikankameranews.com –
Memperhatikan akan penjelasan Bupati Sumbawa Barat tentang Pengantar Nota Keuangan dan Raperda APBD tahun anggaran 2026, yang disajikan secara terstruktur sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, kami atas nama pimpinan dan anggota Fraksi Partai Golkar (F-PG) DPRD Kabupaten Sumbawa Barat memberikan apresiasi positif dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada Bupati, Wakil Bupati beserta seluruh jajaranya yang mengajukan Raperda APBD tahun anggaran 2026, sesuai dengan kelender kerja dewan tahun 2025, dengan tujuan dan harapan pembahasan dan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2026 dapat dilaksanakan tepat waktu, serta menyerap seluruh aspirasi masyarakat dengan tetap berpijak kepada kemampuan keuangan Daerah.
Adapun tema yang diusung untuk APBD tahun anggaran 2026, yaitu “ memperkokoh kedaulatan pangan dan energi, serta ekonomi yang produktif dan inklusif ”
Terhadap tema ini Fraksi Partai Golkar berpendapat sudah sangat relevan dengan agenda Nasional maupun tantangn lokal. Tema ini mengandung makna bahwa Pemda ingin menekankan pada sektor strategis yaitu pangan dan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi secara merata.
Tema inipun sangat diperlukan dengan kondisi Kab. Sumbawa Barat yang :
1. Masih ketergantungan pangan tertentu dari luar Daerah
2. Tantangan dalam energi listrik dan bahan bakar.
3. Kesenjangan produktifas sektor ekonomi 4. Kebutuhan enklusifitas agar pertumbuhan ekonomi tidak dinikmati segelintir pihak.
Dengan kondisi Daerah maka tema yang diangkat benar-benar terhubung dengan realitas masyarakat bukan sekedar slogan semata. Sedangkan pada aspek sinkronisasi perencanaan dengan baik harus terhubung dengan perencanaan tingkat Nasional maupun Provinsi, dan perlu disebutkan secara spesifik program Prioritas Daerah yang selaras dengan Program Astacita Presiden dan NTB makmur mendunia, khususnya dalam kemandirian pangan dan energi.
Mengkaji akan penjelasan Bupati Sumbawa Barat tentang nota keuangan dan Raperda APBD tahun anggaran 2026, secara garis besar digambarkan dalam Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiyaan Daerah. Terhadap ketiga komponen APBD tersebut Fraksi Partai Golkar (F-PG) DPRD Kabupaten Sumbawa Barat memberikan beberapa catatan dan masukan, meliputi : Pendapatan,
Selanjutnya bila melihat proyeksi pendapatan pada APBD tahun anggaran 2026 terjadi penurunan bila dibandingkan dengan pendapatan pada APBD perubahan TA 2025, disamping itu bila kita mengamati akan pertumbuhan ekonomi secara nasional maupun lokal yang belumlah begitu baik, serta adanya program efesiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat akan berpengaruh kepada sektor pendapatan, maka Fraksi Partai Golkar berharap agar Pemerintah Daerah bersama satuan kerja perangkat daerah tekhnis untuk dapat mengambil langkah langkah sebagai berikut :
Segera melakukan difersifikasi sumber pendapatan asli daerah yang baru, di sektor pariwisata dan industri hirilisasi yang menjadi program unggulan, dengan tetap meperhatikan perinsip keadilan, kepastian hukum dan tidak memberatkan masyarakat.
Mencermati penyebab turunnya pendapatan daerah, akibat menurunnya DBH pajak dan sumber daya alam, maka Pemerintah Daerah segera mendorong PT AMNT untuk mengoptimalisasi Smelter dan kawasan industri serta mendukung Pemerintah Pusat untuk dapat memberikan relaksasi ekspor secara terbatas dalam rangka mempertahankan Piskal Daerah.
Meskipun alokasi belanja Daerah telah ditentukan sesuai dengan peraturan, namun perlu di alokasikasikan agar dapat menjawab kebutuhan dan tuntutan pembangunan daerah, oleh karena itu Fraksi Partai Golkar memberikan masukan sebagai berikut :
Pemerintah menetapkan prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan permasalahan pembangunan daerah, dalam menurukan angka kemiskinan dan pengangguran.
Mendorong Pemerintah Daerah agar menginvestasikan modal pada program-program yang dapat menghasilkan pendapatan dimasa yang akan datang.
Fraksi Partai Golkar juga mendorong prioritas belanja daerah dalam rangka pencapaian misi pembangunan daerah,
agar Pemerintah membangun Balai Latihan Kerja (BLK) yang Berakreditasi sehingga menghasilkan lulusan yang berdaya saing.
Dalam rangka memperbaiki konektifitas antar wilayah dalam wilayah KKSB, agar Pemerintah membangu jalan baru antar kecamatan khususnya jalan Maluk-Sekongkang agar aman dan refresentatif, serta melakukan perbaikan jalan Jereweh Maluk ( Kawasan Industri ) dengan berkoordinasi dengan balai jalan Nasional maupun Provinsi.
Menghidupkan konektifitas ke luar daerah KSB, Dengan menghidupkan Tol laut yang menghubungkan Labuhan Lalar dan Labuhan Haji Kab. Lombok Timur dan bekerjasama dengan PT AMNT,Untuk segera mengoperasikan Bandara Poto Tano.
Pembiyaan daerah
memperhatikan akan Pembiayaan Daerah yang bersumber dari proyeksi akan SILPA tahun anggaran 2025 sebesar Rp.200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) terhadap proyeksi SILPA tersebut diatas cukuplah besar, untuk itu Fraksi Partai Golkar mohon penjelaskan akan SILPA yang dihasilkan, apakah dari kegiatan proyek yang tidak berjalan, perencanaan yang tidak maksimal, dari adanya kebijakan, adanya efesiensi anggaran atau paktor lainnya yang akan menjadi sumber penerimaan SILPA 2025.(ADV)
