Sumbawa Besar,
Bidikan Kamera News –
Maraknya aksi Ilegal Loging dan Ilegal Mining di beberapa kecamatan di Kabupaten Sumbawa menjadi perhatian Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Muhammad Tayeb dari Fraksi PDI Perjuangan.
Rambo sapaan akrab Muhammad Tayeb, meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa untuk segera melakukan penindakan dan pencegahan meluasnya ilegal Mining dan Loging tersebut.
“Sekarang ini kita mengalami kekeringan dan air bersih sulit diperoleh sebagian masyarakat Kabupaten Sumbawa, banyak keluhan yang masuk dari masyarakat. Hal ini tak bisa dilepaskan dari aksi ilegal logging”, ungkap politisi PDI Perjuangan dari Dapil II Sumbawa ini.
Dikatakan Rambo, berdasarkan pengamatan kami khususnya di bagian selatan ada 4 kecamatan yang sudah marak illegal logging dan perambahan hutan dan ini sangat parah. Ada yang mengakui melakukan itu tanpa izin dan ada juga berizin, oleh karenanya ia meminta Pemerintah Daerah untuk menjelaskan kepada masyarakat agar bisa jelas.
“Kami minta perhatian pemerintah daerah, jika tidak bisa menasehati dan menghimbau tolong dihentikan, tolong melibatkan Tim Khusus, hutan kita ini sudah hancur lebur. Demikian pula ketika masyarakat daerah transmigrasi ingin memanfaatkan lokasi hutan yang di luar kawasan berikan penjelasan pula mana wilayahnya sehingga masyarakat tidak salah ditangkap”, ungkap Rambo.
“Kami minta Pemda membentuk Tim Khusus untuk menangani atau menanggulangi persoalan ini agar tidak menyebar luas”, pungkasnya.
Menyikapi usulan tersebut, pimpinan sidang Syamsul Fikri AR. S.Ag M.Si mengapresiasi masukan dan pertanyaan anggota DPRD.
“Kami DPRD memberikan apresiasi kepada yang telah bertanya dan memberikan masukan terhadap Ilegal Loging dan Ilegal Mining. Kami DPRD memberikan opsi kepada Pemerintah Daerah untuk berkoordinasi dan berkomunikasi dengan institusi yang memiliki kewenangan mengelola hutan yakni Pemerintah Daerah Provinsi NTB. Atas usulan Anggota DPRD tolong diperhatikan secara serius oleh Pemerintah Daerah Sumbawa karena ini sangat urgent dan merupakan masukan yang baik pada pemerintah daerah”, pungkas Fikri. (Jim)
