Wartawan Tidak Boleh Dijerat Dengan UU ITE Harus Melalui Dewan Pers, Polres Sumbawa Berhak Menolak Laporan , ” Laporan Pencemaran Nama Baik terhadap Wartawan Terlalu Dini “
Sumbawa Besar,bidikankamwranews.com -Wakil Kepala Polisi Republik Indonesia (Wakapolri) Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Agus Andrianto menyatakan produk jurnalistik yang diproduksi secara sah dari perusahaan pers legal tidak dapat dibawa ke ranah pidana maupun dijerat menggunakan Undang-undang Nomor 11 tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE.
“Untuk kasus yang memang dimunculkan adalah sesuatu hal benar (berita), wartawannya juga tidak boleh diproses kalau memang informasi itu benar, bukan fitnah,” kata Komjen Agus dikutip dari Antara
Ia mengatakan hal itu sejalan dengan Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepakatan antara Polri dengan Dewan Pers yang telah diperbaharui bahwa pihaknya tentu patuh dalam menjalankan kesepakatan berkaitan persoalan pemberitaan selama itu adalah produk sah jurnalistik diakui Dewan Pers.
Advokat Surahman MD, SH, MH, buka suara terkait laporan pencemaran nama baik yang dilayangkan seorang warga berinisial S terhadap wartawan media online berinisial R. Laporan yang masuk pada 5 Juni 2024 tersebut dinilai terlalu cepat diproses ke tahap penyidikan tanpa landasan bukti yang lengkap dan prosedural.
Dalam konferensi persnya pada Sabtu (24/5), Surahman menegaskan bahwa penanganan kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) seharusnya melalui tahapan yang ketat dan bertahap.
“Sebelum SPDP diterbitkan, penyidik semestinya melakukan klarifikasi terlebih dahulu baik kepada pelapor maupun terlapor. Setelah itu, bila diperlukan, barulah saksi-saksi dipanggil. Kalau menyangkut ITE, harus ada keterlibatan ahli ITE dan hasil uji laboratorium forensik yang sah. Tidak bisa sembarangan menetapkan seseorang sebagai tersangka,” tegasnya.
Menurut Surahman, perangkat yang digunakan untuk menyebarkan konten—baik itu HP maupun komputer—harus diperiksa secara forensik dengan rincian lengkap, seperti nomor seri dan perangkat yang digunakan. Pemeriksaan tersebut hanya bisa dilakukan di laboratorium forensik resmi, seperti di Polda Denpasar, dan membutuhkan biaya serta waktu yang tidak sedikit.
“Tanpa bukti digital yang sah dan uji lab, pengadilan tidak akan bisa menerima perkara ini. Selain itu, pendapat ahli ITE dari Jakarta juga wajib dihadirkan karena kasus ini sangat teknis. Tidak bisa hanya mengandalkan keterangan saksi biasa,” imbuhnya.
Ia juga menyoroti bahwa dalam narasi pemberitaan yang dibuat oleh wartawan R, tidak ada penyebutan nama lengkap atau identitas jelas yang mengarah pada pelapor. Hanya inisial ‘S’ yang disebut, yang menurutnya tidak bisa serta merta dijadikan bukti pencemaran nama baik.
“Inisial S itu bisa siapa saja. Kalau tidak ada alamat atau identitas lengkap dalam narasi, itu hanya petunjuk awal, bukan alat bukti. Apalagi yang disorot adalah bahasa media, yang sifatnya praduga. Menentukan benar atau salahnya itu nanti ranah pengadilan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Surahman mengingatkan bahwa profesi wartawan memiliki perlindungan hukum dalam menjalankan tugas jurnalistik. Jika karya jurnalistik dipidanakan tanpa dasar kuat, hal itu justru mencederai kebebasan pers.
“Kalau wartawan selalu dipidana karena tulisannya, padahal isi beritanya mengandung dugaan dan fakta, itu sangat berbahaya. Media bukan ruang untuk menghukum, tapi untuk menginformasikan. Salah benarnya nanti diuji di pengadilan, bukan langsung dipidanakan,” tegasnya.
Ia juga menyebut adanya kemungkinan motif lain di balik laporan tersebut, termasuk kepentingan pribadi yang ditunggangi upaya membungkam kebebasan pers.
“Saya menduga ada kepentingan tertentu dari pelapor. Apalagi berdasarkan UU ITE yang terbaru, kritik terhadap lembaga pemerintah tidak bisa dipidanakan meskipun dianggap mencemarkan nama baik. Pemerintah diawasi oleh masyarakat, bukan sebaliknya,” tandasnya.
Di akhir pernyataannya, Surahman berharap penyidik dapat bersikap hati-hati, profesional, dan proporsional dalam menangani perkara yang menyangkut produk jurnalistik, agar tidak menciptakan preseden buruk bagi kebebasan berekspresi di Sumbawa.
Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait status penyidikan atas laporan tersebut.
