Sumbawa Besar, bidikankameranews.com –Meskipun Rancangan Perda APBD Tahun Anggaran 2022 masih diwarnai suasana pandemi covid-19, menurunnya fleksibilitas pengalokasian anggaran belanja daerah dan kewajiban pengalokasian gaji dan tunjangan CPNS dan PPPK yang cukup besar, Pemda Sumbawa tetap berupaya seoptimal mungkin mengawal terpenuhinya belanja-belanja mandatori sesuai ketentuan perundang-undangan.
Bupati Sumbawa, Drs. H.Mahmud Abullah, dalam penyampaian Pendapat Akhir Bupati Sumbawa Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, di ruang sidang utama DPRD Sumbawa, Jum`at (26/11).
Paripurna ke Empat yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Abdul Rafiq diagendakan penetapan Keputusan DPRD Sumbawa, dan Penandatanganan Berita Acara Ranperda APBD Tahun Anggaran 2022.
Ditegaskan Bupati, pengalokasian belanja-belanja prioritas seperti 10 program unggulan, belanja pokok-pokok pikiran DPRD dan belanja-belanja urusan SKPD, masih dapat dialokasikan meskipun dalam jumlah yang relatif lebih kecil, dibandingkan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara yang disepakati sebelumnya.
“Saya bersyukur atas lancarnya proses pembahasan anggaran ini. Harapannya, pelaksanaan akan lebih cepat sehingga berdampak positif bagi kepentingan masyarakat,” ucapnya.
H. Mo menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan dan Anggota DPRD Sumbawa. berharap kiranya dapat dipertahankan pada agenda-agenda pembahasan anggaran berikutnya.
Sedangkan perbedaan pendapat, kritik dan saran dari fraksi-fraksi Dewan yang berkembang dalam proses pembahasan merupakan dinamika yang kita maknai sebagai upaya dalam menjalankan fungsi bagi kemajuan pembangunan daerah. Demikian pula pendapat dan saran yang disampaikan melalui laporan badan anggaran dewan akan menjadi masukan bagi perangkat daerah untuk terus meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran.
“Ada banyak situasi yang berkembang dalam setiap tahapan pembahasan, banyak pula pandangan yang muncul dalam setiap aspek pembahasan, namun ketika keputusan telah diambil, kita semua berjiwa besar menerima keputusan tersebut. inilah sesungguhnya inti semangat demokrasi yang dilandasi nilai-nilai religiusitas yang menjadi pondasi penyelenggaraan pembangunan daerah,” tandas Bupati. (Ruf SP)
