Sumbawa Besar,
Bidikan Kamera News –
Pemilihan umum legislatif 2024 usai digelar, masyarakat Indonesia telah menentukan hak suaranya pada Rabu, 14 Februari 2024. Dari hasil hitung cepat (quick count) lembaga survei sebanyak 10 partai politik (parpol) masih menunggu hasil akhir untuk melaju ke DPR RI.
Salah satu kontestan pemilu legislatif (Pileg) DPR RI yang bertarung melalui Partai Perindo nomor urut 1 di Dapil NTB 1 Pulau Sumbawa, Boris Syaifullah mengatakan, secara nasional, Partai Perindo masih menunggu hasil akhir untuk memenuhi ambang batas parlemen sebesar 4 persen.
Hal ini mengacu pada UU Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 414 ayat 1 disebutkan bahwa ambang batas parlemen (parliamentary threshold ) paling rendah 4% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan kursi anggota DPR.
“partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR”, tegas Boris yang dibubungi wartawan via handphone pada senin (19/2/2024) karena masih berada di Desa Labuhan Kuris Kecamatan Lape Sumbawa.
Boris Syaifullah memaparkan, bahwa menjelang pemilihan umum dihadapkan dengan suatu fenomena yang sering ditemukan di dalam kehidupan masyarakat, dimana para calon legislatif melakukan kampanye guna menarik perhatian dan simpati masyarakat yaitu adanya politik uang atau money politic.
“politik uang maksudnya untuk memperoleh hasil suara terbanyak sehingga bisa terpilih atau dapat memenangkan pemilihan”, ungkap yang juga akrab disapa BorSya.
Dengan fenomena ini, sambung Boris, terlihat jelas bahwa rendahnya masyarakat dalam berpikir secara rasional. Hal tersebut, dikarenakan masyarakat mudah dipengaruhi oleh keberadaan nilai materi yang akan merugikan hak pilihnya sebagai warga negara.
Menurut BorSya, adanya politik uang dalam sistem pemilihan terkadang membuat masyarakat merasa diuntungkan dalam mencukupi kebutuhanya. Akan tetapi, politik uang membuat kemajuan suatu daerah maupun bangsa dapat ditentukan akan kualitas dan kuantitas seorang pemimpin yang dipilih. Dengan demikian, politik uang akan mencederai sistem demokrasi bangsa Indonesia, dimana telah membatasi hak warga negara dalam memilih calon pemimpin yang diinginkan.
“Sebab, kemajuan demokrasi di suatu negara dapat diukur melalui kesuksesan dalam pemilihan umum”, tegasnya.
Ia memaparkan, dengan situasi para caleg partai perindo usai mengikuti pileg kali ini sangat miris. Nyaris perolehan suara semua caleg terkikis disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya karena organ partai tidak jalan, adanya gejolak pada caleg perindo, kurangnya komunikasi di internal partai, serta minimnya tokoh perindo di sumbawa.
BorSya berharap, agar kedepannya partai ini memiliki ketokohan agar dikena luas dan dicintai oleh masyarakat di kabupaten sumbawa. salah satu strategi untuk membesarkan Partai Perindo di Kabupaten Sumbawa, sangat dibutuhkan penyegaran kepengurusan di tingkat DPC hingga PAC dengan kader yang militan dan iklas bekerja serta mampu menjalin komunikasi.
“partai Perindo butuh tokoh dan penyegaran pengurus khususnya di kabupaten sumbawa. butuh kader yang memiliki integritas tinggi demi membesarkan partai, serta mampu menjalin komunikasi baik secara internal maupun eksternal”, tukasnya.
Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah atau pilkada sumbawa bulan oktober 2024 mendatang, Boris berharap dapat diisi oleh pigur dari kalangan akademisi dan praktisi yang sangat memahami tentang industrialisasi bagi percepatan kemajuan daerah. Kombinasi dari pigur akademisi dan praktisi dinilai mampu membawa percepatan perubahan untuk menambah pundi – pundi anggaran belanja daerah sehingga tidak mesti membebankan APBD yang sangat minim dan terbatas, tandasnya. (Jim)
