Sumbawa Besar, bidikankameranews.com –
Pjs. Bupati Sumbawa, Dr. Najamuddin Amy, S.Sos., MM, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Dr. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.AP., menggelar rapat koordinasi bersama perangkat daerah di Kabupaten Sumbawa. Rapat ini bertujuan untuk merapatkan barisan pemerintah daerah guna memastikan kesiapan dalam menghadapi program-program prioritas serta kondisi strategis memasuki triwulan IV tahun anggaran 2024, sekaligus menyongsong transisi kepemimpinan nasional yang akan berlangsung dalam 10 hari mendatang.
Dalam arahannya, Dr. Najam menekankan bahwa pemerintah daerah harus bersikap cepat tanggap dan siap menjalankan berbagai agenda prioritas yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat.
Pjs. Bupati menegaskan pentingnya respon cepat terhadap program 100 hari Presiden terpilih, terutama program-program yang langsung menyentuh masyarakat seperti program bidang kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, serta infrastruktur dasar. Adapun penjelasan teknis terkait rencana tindak lanjut program 100 hari presiden terpilih di Kabupaten Sumbawa disampaikan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa, E.S. Adi Nusantara, S.Sos., MT.
Dalam penjelasannya, Kepala Bappeda memaparkan bahwa program makan bergizi gratis di Kabupaten Sumbawa ditargetkan untuk 153.869 orang, dengan estimasi anggaran mencapai Rp 4,6 miliar per hari. Sasaran program ini mencakup ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta siswa PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA/SMK, dengan asumsi biaya Rp15.000 per orang dua kali makan dalam sehari. Total anggaran yang dibutuhkan diperkirakan mencapai Rp.1,4 triliun per tahun.
Untuk program pemeriksaan kesehatan gratis, yang ditargetkan bagi 60.032 lansia, anggaran yang diperlukan diperkirakan mencapai Rp.30 miliar. Tindak lanjut dari program ini akan dilakukan dengan mengidentifikasi kegiatan di DPA tahun anggaran 2025 yang bisa disinergikan dengan agenda 100 hari Presiden terpilih, serta koordinasi skema pendanaan dengan pemerintah provinsi dan kementerian terkait.
Dr. Najam menambahkan bahwa program pemeriksaan kesehatan gratis ini sudah mulai dilaksanakan, bersamaan dengan kegiatan penanaman mangrove di Pulau Bungin, dan akan terus dilaksanakan di kecamatan-kecamatan lain untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Terkait infrastruktur kesehatan, Dr. Najam menegaskan pentingnya pembangunan RSUD Sumbawa, yang merupakan bagian dari program RS Lengkap Berkualitas di daerah.
Kepala Bappeda memaparkan bahwa pembangunan RSUD ini membutuhkan anggaran sebesar Rp.322,2 miliar, dan pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat serta provinsi terkait pendanaannya.
Di bidang pendidikan, program renovasi sekolah juga menjadi fokus utama, dengan rencana renovasi 371 ruang kelas SD dan 82 ruang kelas SMP. Total anggaran yang diperlukan untuk renovasi ini diperkirakan mencapai Rp.87,8 miliar untuk SD dan Rp.22,1 miliar untuk SMP.
Selain kesehatan dan pendidikan, program ketahanan pangan juga menjadi perhatian. Kepala Bappeda menjelaskan bahwa cetak sawah baru seluas 2.500 hektar akan dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa dengan estimasi anggaran sebesar Rp.50 miliar. Proyek ini harus didukung dengan infrastruktur pendukung seperti sumur bor dan irigasi untuk memastikan keberhasilannya.
Pada kesempatan ini, Dr. Najam juga menegaskan komitmen pemerintah daerah terhadap isu lingkungan. Program penanaman mangrove yang sudah dimulai di Pulau Bungin akan dilanjutkan di daerah pesisir lainnya seperti Labuhan Terata, Labuhan Sawo, Pulau Kaung, dan Pantai Gelora. Di sisi lain, distribusi air bersih di daerah yang terdampak kekeringan, seperti Kecamatan Lape dan Alas Barat, telah dilakukan dan akan dilanjutkan di kecamatan lain yang membutuhkan.
Menjelang pergantian estafet kepemimpinan nasional, Dr. Najam menegaskan bahwa birokrasi merupakan pilar utama demokrasi dan harus tetap stabil dalam menjalankan tugasnya.
“Dinamika politik, termasuk Pilkada, tidak boleh mempengaruhi kinerja birokrasi,” ujarnya.
Ia meminta seluruh aparatur pemerintah daerah untuk tetap fokus dalam menjalankan tugas, terutama dalam memastikan program-program prioritas berjalan sesuai rencana.
Dr. Najam juga mengingatkan seluruh jajaran birokrasi untuk menjaga kelancaran pelaksanaan semua program pemerintahan dan memastikan bahwa stabilitas pemerintahan tetap terjaga selama masa transisi ini. “Aparatur pemerintah harus terus menjaga semangat kerja hingga akhir tahun 2024,” imbuhnya.
Dengan adanya rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Sumbawa semakin siap menyambut perubahan di tingkat nasional dan berkomitmen untuk terus fokus pada pembangunan berkelanjutan serta pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat Sumbawa. (*)
