Jakarta, bidikankameranews.com – Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, menghadiri Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2025 yang digelar di Ballroom Danarote, Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10). Kehadiran Wabup mewakili Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebagai bentuk komitmen daerah dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui peningkatan akses keuangan masyarakat.
Rakor bertema “Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Akses Keuangan Daerah” ini dibuka secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto, dan dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Menteri Pariwisata RI Widiyanti Putri Wardhana, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Ketua Dewan Komisioner OJK RI Mahendra Siregar, serta Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK RI Friderica Widyasari Dewi. Hadir pula para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Indonesia.
Dalam kegiatan tersebut, para peserta membahas arah kebijakan dan strategi nasional untuk mempercepat inklusi keuangan, memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta memastikan manfaat kebijakan keuangan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
“Kehadiran kami dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam Rakor ini merupakan bentuk dukungan terhadap upaya nasional memperkuat ketahanan ekonomi melalui akses keuangan yang lebih luas dan merata. Inklusi keuangan harus menyentuh lapisan masyarakat di daerah, termasuk pelaku UMKM, petani, dan nelayan,” ujar Wabup Ansori di sela kegiatan.
Mendukung Arah Kebijakan Nasional
Pemerintah menegaskan bahwa inklusi keuangan kini menjadi indikator utama stabilitas ekonomi makro, sebagaimana tercantum dalam RPJMN dan RPJPN 2025–2045, serta diintegrasikan dalam RPJPD Kabupaten/Kota. Melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) dan TPAKD, pemerintah terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, tingkat inklusi keuangan nasional mencapai 92,74%, sementara tingkat literasi keuangan baru 66,64%. Kesenjangan ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan edukasi dan pemberdayaan masyarakat agar lebih bijak dalam mengelola keuangan.
Program Nyata dan Sinergi Daerah
Beragam program inovatif terus dijalankan, antara lain Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) yang telah membuka 58,32 juta rekening (87,75%) dari total pelajar di Indonesia, dengan target 98% pelajar memiliki rekening pada 2027. Selain itu, program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) dan Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP) juga mencatat capaian menggembirakan, masing-masing dengan penyaluran Rp46,71 triliun dan Rp3,71 triliun kepada 1,8 juta debitur di seluruh Indonesia.
Ketua Dewan Komisioner OJK RI, Mahendra Siregar, menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil nyata dari sinergi antara kebijakan pusat dan implementasi di daerah. “Inklusi keuangan yang kuat berarti fondasi ekonomi masyarakat semakin kokoh. Ini adalah wujud nyata kolaborasi lintas sektor yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Komitmen Sumbawa Dukung Inklusi Keuangan
Wabup Ansori menyampaikan bahwa Pemkab Sumbawa melalui TPAKD daerah terus memperkuat sinergi dengan perbankan, BPR, dan lembaga keuangan mikro guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ia menekankan pentingnya literasi dan inklusi keuangan bagi pelaku usaha kecil agar mampu naik kelas.
“Kami berkomitmen untuk memperkuat program inklusi keuangan di daerah, termasuk melalui edukasi keuangan dan akses pembiayaan yang mudah, cepat, serta terjangkau. Ini sejalan dengan semangat pemerintah pusat dalam memperkokoh fondasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045,” tegasnya.
Momentum Kolaborasi Nasional
Rakor TPAKD 2025 menjadi momentum strategis untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun sistem keuangan yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat. Melalui kerja sama lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga jasa keuangan, diharapkan inklusi keuangan dapat menjadi motor penggerak ketahanan ekonomi nasional, sekaligus mendukung pencapaian Asta Cita Presiden menuju Indonesia Emas 2045. (*)
