Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa Mengemuka,  Anggota DPD RI Angkat Bicara ” Moratorium Penghambat Utama “

Lombok Tengah – bidikankameranews.com– Isu pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) kembali mengemuka dan semakin menghangat. Aksi damai masyarakat di Pelabuhan Poto Tano baru-baru ini menjadi bukti bahwa harapan akan hadirnya provinsi baru di wilayah timur NTB ini tak bisa lagi dipendam.

Senator asal NTB, TGH. Ibnu Kholil, S.Ag., M.Pd.I., pun akhirnya angkat bicara. Saat ditemui di kediamannya di Ponpes Inen Lemu, Praya Timur, Lombok Tengah, Sabtu (17/5/2025), ia menegaskan bahwa perjuangan mewujudkan PPS telah berlangsung sejak lama. Namun, moratorium pemekaran daerah oleh pemerintah pusat menjadi penghambat utama.

“Pemekaran ini bukan sekadar soal wilayah administratif, tapi tentang mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Kita ingin percepatan pembangunan, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan,” jelas Ibnu Kholil.

Ia mencontohkan kondisi warga Pulau Sumbawa yang harus dirujuk ke rumah sakit di Mataram dalam keadaan darurat. “Mereka harus melewati laut dalam kondisi sakit parah. Ini menyedihkan dan menunjukkan adanya kesenjangan pelayanan,” ungkapnya prihatin.

Ibnu Kholil menuturkan, aspirasi pemekaran PPS sudah disampaikan langsung oleh DPD RI ke Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. “Pak Menteri merespons positif. Tapi, katanya, kunci akhirnya ada di Kementerian Keuangan karena menyangkut anggaran negara,” paparnya.

Ia juga menyinggung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang begitu cepat disetujui dan dikerjakan. “Kalau IKN bisa jalan cepat, kenapa pemekaran PPS tidak bisa? Apa tidak bisa disisihkan sebagian anggaran untuk masyarakat Pulau Sumbawa?” tanyanya retoris.

Menurutnya, hingga kini terdapat 42 usulan provinsi baru, termasuk PPS, serta ratusan usulan kabupaten/kota yang sudah masuk ke Ditjen Kemendagri. Namun, belum ada satu pun yang mendapat lampu hijau karena kebijakan moratorium masih berlaku.

“Kalau moratorium tak segera dicabut, masyarakat bisa frustrasi. Jangan sampai blokade fasilitas umum seperti di Poto Tano terus terulang,” tegas senator yang juga alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah Sukorejo, Situbondo itu.

Ia berharap pemerintah pusat membuka mata dan hati terhadap aspirasi masyarakat Pulau Sumbawa. “Ini bukan soal politik, tapi soal keadilan dan pemerataan pelayanan. PPS adalah kebutuhan, bukan ambisi,” pungkasnya.

Pemekaran PPS kini tak lagi sekadar wacana. Ia sudah menjadi gelombang aspirasi yang terus menguat, menanti jawaban nyata dari pusat kekuasaan.( red )