Sumbawa NTB, bidikankameranews.com – Forum Advokat Sumbawa Bersatu (FASB) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam memberantas aktivitas ilegal logging yang diduga terjadi di kawasan hutan Batulanteh.
Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Forum Advokat Sumbawa Bersatu (FASB), Ahmadul Kusasi, S.H., Jumat (29/05). Menurutnya, upaya penegakan hukum yang dilakukan pemerintah daerah bukan hanya sekadar penertiban, tetapi merupakan langkah strategis untuk menyelamatkan kelestarian lingkungan dan masa depan masyarakat Sumbawa.
“Kami dari Forum Advokat Sumbawa Bersatu mendukung penuh program penghijauan dan langkah tegas Bupati Sumbawa dalam memberantas praktik ilegal logging di Batulanteh. Jangan sampai kita mewariskan bencana kepada anak cucu kita hanya demi keuntungan segelintir pihak,” tegas Ahmadul.
Ia menilai, kawasan hutan Batulanteh memiliki peran yang sangat vital bagi kehidupan masyarakat Kabupaten Sumbawa. Selain menjadi paru-paru lingkungan, kawasan tersebut juga merupakan daerah tangkapan air yang menjadi sumber utama pasokan air bersih bagi masyarakat melalui Perumdam Batulanteh.
Menurut Ahmadul, kerusakan hutan akibat aktivitas penebangan liar dapat memicu berbagai dampak serius, mulai dari berkurangnya debit mata air, krisis air bersih, banjir, longsor hingga terganggunya keseimbangan ekosistem yang selama ini menopang kehidupan masyarakat.
“Hutan Batulanteh adalah jantung sumber air kita. Jika kawasan ini terus dirusak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, maka yang akan menanggung akibatnya bukan hanya masyarakat hari ini, tetapi juga generasi yang akan datang. Karena itu, penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten dan tanpa pandang bulu,” ujarnya.
FASB juga memberikan apresiasi terhadap langkah cepat dan tegas yang dilakukan Pemkab Sumbawa bersama Forkopimda dalam melakukan penertiban di lapangan. Langkah penghentian operasional alat berat serta pengamanan kayu hasil temuan yang belum memiliki kejelasan dokumen perizinan dinilai sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menjaga kawasan hutan dari eksploitasi ilegal.
Lebih lanjut, Ahmadul menyoroti kebijakan Pemkab Sumbawa yang memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang merasa memiliki kayu hasil temuan untuk melakukan klarifikasi dan menunjukkan dokumen yang sah. Menurutnya, proses tersebut merupakan bentuk keterbukaan pemerintah, namun harus tetap diawasi secara ketat agar tidak dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mencari celah hukum.
“Kami mendukung proses identifikasi dan verifikasi yang dilakukan secara transparan. Namun aparat penegak hukum harus mengawalnya dengan ketat agar tidak ada upaya melegalkan sesuatu yang sejak awal bertentangan dengan aturan. Siapa pun yang terbukti melanggar hukum harus diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Sebagai organisasi yang beranggotakan para praktisi hukum, FASB menegaskan komitmennya untuk terus mengawal persoalan ini hingga tuntas. Mereka berharap penegakan hukum terhadap dugaan aktivitas ilegal logging di Batulanteh dapat menjadi momentum penting untuk memperkuat kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan dan lingkungan hidup.
“Batulanteh bukan hanya milik generasi saat ini, tetapi juga warisan yang harus dijaga untuk anak cucu kita. Karena itu, perlindungan terhadap kawasan hutan harus menjadi tanggung jawab bersama,” pungkas Ahmadul.
Dengan dukungan berbagai elemen masyarakat, termasuk kalangan advokat, diharapkan upaya penyelamatan kawasan hutan Batulanteh dapat berjalan maksimal sehingga fungsi ekologisnya tetap terjaga dan manfaatnya terus dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Sumbawa untuk jangka panjang. (*)
