Kawasan Hutan Lindung Blok Ai Papang Utan Dibabat Secara Masif, BKPH NTB Tutup Mata

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kawasan Hutan Lindung Blok Ai Papang Utan Dibabat Secara Masif, BKPH NTB Tutup Mata

Utan Sumbawa , bidikankameranews.com

Persoalan Ilegal Loging di Kabupaten Sumbawa terjadi secara masif dan terorganisir, betapa tidak adanya Kesatuan Polisi Hutan ( KPH ) yang ditempatkan di Kecamatan Alas, bukannya dapat mengurangi tindakan pembalakan liar yang semakin masif terjadi yang dilakukan oleh oknum- oknum yang tidak bertanggung jawab yang disinyalir  dibekingi oknum KPH maupun BKPH Provinsi NTB, dengan alasan  ( mereka red ) sudah punya ijin tebang.

Apa yang terjadi saat ini dikawasan hutan lindung  Blok Ai Papang  Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa, Sejumlah masyarakat kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa Senin dan selasa ( 13-14 /11) lalu mendatangi kantor Balai Kesatuan pengelolaan Hutan ( BKPH ) Lingkungan Hidup Kehutanan Provinsi NTB yang terletak di Jalan pendidikan tepatnya di depan kantor Polsek Alas, guna mempertanyakan pada kawasan tersebut telah terjadi pembalakan liar , yang mengakibatkan kawan tersebut telah rusak dan mengalami kegundulan akibat masifnya pembalakan liar tersebut, ironisnya lagi pihak BKPH Provinsi NTB ,melalui KPH Puncak Ngengas tidak mengetahui adanya pembalakan liar tersebut.

” Kehadiranya puluhan tokoh masyarakat Utan di KPH Alasa, tidak lain untuk menanyakan aksi perambahan hutan di bolok Ai Papang, Batu nampar dan Blok Alang aji Wilayah Desa Motong dan Desa Tengah, Kecamatan Utan yang kini telah di rambah oleh masyarakat setempat untuk Penanaman jagung. Padahal kawasan tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung dan berdampingan dengan Opyek Vital Bendungan Beringin Sila ( BBS ) yang telah di resmikan oleh Presiden RI Ir.H.Jokowidodo tahun 2022 lalu ” Kata M Saleh Aktivis Lingkungan Hidup kepada media

M.Saleh juga menyayangkan sikap petugas KPH Alas, bahwa perambahan hutan kawasan tersebut sudah lama terjadi,  sebelum adanya proyek BBS namun herannya kata M. Saleh , bahwa fungsi BKPH atau Dinas kehutanan sendiri tidak ada tindakan padahal itu ranahnya berdasarkan Undang- Undang
Nomor 41 TAhun 1999 tentang kehutanan.

” saya sangat menyayangkan sikap dari BKPH NTB yang tidak ada tindakan bahkan dinila ada apa dengan mereka, kuat dugaan adanya fee mengalir kalau tindakan tegas tidak dilakukan, namun Informasi yang kami dapat dari beberapa warga bahwa kawasan tersebut telah terjadi sewa menyewa dengan melibatkan Oknum petugas dinas kehutanan BKPH berdasarkan luas lahan yang dimiliki oleh penggarap dengan kisaran 1 juta hingga 10 juta. Padahal Pemanfaatan lahan dalam kawasan hutan lindung harus mendapatkan ijin resmi dari Kementerian Kehutanan RI , Ucapnya.

M.Saleh juga memaparkan bahwa kawasan hutan lindung semestinya terjaga dengan baik karena di wilayah kita ini sudah ada kantor Balai Kehutanan di Kecamatan Alas kok ini malah terdiam, dan kami menduga keras ada keterlibatan Oknum pegawai BKPH Brang Rea puncak Ngegas dalam hal pemberian ijin secara sepihak dan ini harus diusut tuntas bila perlu diproses hukum.

 

Di lokasi yang sama kelompok peduli lingkungan Abu Amin, Mulyadi, Heri dan Ahmad juga menambahkan seharusnya BKPH harus tegas dalam hal ini jangan pura-pura tidak tau sebab lokasi yang menjadi obyek tersebut menjadi sorotan warga kecamatan utan yang terlihat jelas para oknum melakukan perambahan hutan, dengan luas area begitu luas dan terlihat jelas bersampingan dengan Bendungan beringin sila. “Mari bersama-sama melindungi hutan sebagai sumber kehidupan masyarakat akan Air dan jangan tutup mata pintanya.

Dirinya menilai BKPH terkesan adanya pembiaran dalam persoalan ini termasuk dugaan keterlibatan Oknum pegawai dinas kehutanan dalam pemberian pengolahan lahan kepada masyarakat sebagai lokasi penanaman jagung yang berdalih sewa menyewa ini harus segera diretas sehingga diminta kepada pihak BKPH untuk segera melakukan rebuisasi dilokasi hutan tersebut dengan melakukan penanaman bibit pohon kayu rimba agar hutan terlihat hijau dan banyak menghasilkan air.

Menenggapi hal tersebut Kepala balai BKPH Brang Rea Puncak Ngengas Sirajudin.S.Hut. M.Eng.Melalui Kepala Seksi PSDAE yang membidangi perlindungan konservasi sumberdaya alam dan Ekosistim. Pulung Basuki.S.hut. dirinya sangat berterimakasih atas Informasi yang diberikan oleh teman-teman pemerhati lingkungan dan ini akan kami laporkan kepada pimpinan namun sebelum itu pihak BKPH telah mengadakan kegiatan penanaman pohon dilokasi tersebut pada tahun 2020 lalu. Sementara kaitan dengan adanya keterlibatan Oknum KPH kami akan melakukan tindakan tegas jika terbukti melakukan penarikan atau sejenisnya kami akan menindak tegas dan hal ini akan kami laporkan kepada pimpinan sambil mencari tau, meneliti , menyelidiki kalau memang terbukti kita akan serahkan kepada pimpinan tertinggi kepala Balai dan Dinas nanti seperti apa tindakan yang akan di ambil.

” langkah yang kami ambil dalam memulihkan lahan tersebut , BKPH Alas akan melakukan penanaman pohon Beringin dan Insa Allah dalam waktu dekat kita laksanakan ” Urainya secara singkat.( AS/ RR )


Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Meriahkan Hari Kesehatan Nasional, Masyarakat Kecamatan Alas Gelar Jalan Sehat Bareng Ketua DPRD

Ming Nov 19 , 2023
Spread the love       Sumbawa Besar, Bidikan Kamera News – Dalam rangka memeriahkan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-59, hari Minggu (19/11) […]