Webinar Nasional KCPPEN, Komitmen Pemda KSB Selalu Ada Untuk UMKM Di Tengah Covid-19

Spread the love

Sumbawa Barat, bidikankameranews.com

Pemerintah Daerah (Pemda) KSB komitmen selalu ada bagi UMKM di tengah Pandemi Covid-19. Hal itu terungkap dalam pemaparan dua narasumber pemda KSB pada pelaksanaan Web Seminar oleh Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) bersama Pemerintah KSB dan Dinas Komunikasi & Informatika KSB bertemakan “Manfaat Program PEN Bagi UMKM” pada Kamis, 19 November 2020 pukul 14.00 – 16.00 WITA melibatkan dua narasumber Asisten II Perekonomian Dan Pembangunan Setda KSB, Amar Nurmansyah ST, Sekretaris Bappeda – Litbang KSB, Mars Anugerainsyah S,Hut, MSI dan di pandu moderator Ahmad Zaini ST, Sekretaris Dinas Komunikasi & Informatika setempat.

Melalui kesempatan tersebut, oleh Asisten II Perekonomian Dan Pembangunan Setda KSB, Amar Nurmansyah ST, memaparkan sejumlah materi terkait penguatan sejumlah program dari sektor Pariwisata khususnya dalam memberikan dampak terhadap UMKM.

Penting menyelamatkan UMKM di tengah pandemi Covid-19 di sejumlah bidang untuk upaya mendukung Pemulihan Ekonomi. Dari sektor ekonomi, pariwisata.

“Majunya pariwisata pasti juga akan memberikan dampak pada UMKM,” sebutnya Amar Nurmansyah ST dalam kesempatan zoom metting Webinar Nasional KCPPEN.

Ia melihat giat pelaku UMKM di KSB terlebih lagi di tengah pandemi Covid-19, di akui oleh Amar Nurmansyah ST, menilai cukup bagus dimana pelaku UMKM dari berbagai kalangan terbilang sangat kreatif dan inovatif, untuk meningkatkan itu semua harus di dukung oleh banyak aspek.

Untuk pemulihan ekonomi pula dilakukan dengan meningkatkan ketahanan ekonomi peternakan, pertanian, industri, penguatan pasar.

Bahkan Sekretaris Bappeda – Litbang KSB, Mars Anugerainsyah S,Hut, MSI yang juga selaku narasumber dalam webinar Nasional KCPPEN, menyampaikan setelah merebaknya Pandemi Covid-19 di Indonesia, Pemerintah pusat telah menerbitkan beberapa regulasi terkait dengan program/kegiatan pencegahan penanganan maupun Pemulihan Covid-19.

Program Pemulihan Ekonomi Nasional merupakan salah satu rangkaian untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian. Selain Penanganan krisis kesehatan, Pemerintah juga menjalankan program PEN sebagai respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi, khususnya sektor informal atau UMKM.

Adapun tujuan program PEN yakni melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usaha nya selama Pandemi Covid-19. Untuk UMKM, program PEN diharapkan dapat ‘Memperpanjang Nafas’ UMKM dan meningkatkan kinerja UMKM yang berkontribusi pada perekonomian Indonesia.

Terkait dampak secara ekonomi yang cukup luas, Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan selanjutnya menerbitkan Permenkeu Nomor : 87/PMK.07/2020 tentang pengelolaan dana insentif daerah (DID) TA 2020, yang merupakan reward dari pusat kepada Pemda yang di anggap berhasil dan tertib dalam pelaksanaan refocusing anggaran guna Penanganan Covid-19.

Pemerintah kabupaten Sumbawa Barat mendapat alokasi DID murni sejumlah Rp 12.709.000.000,- serta DID tambahan sejumlah Rp 9.268.631.000,- sehingga total DID sejumlah Rp 219.977.631.000,-

Anggaran DID tersebut telah di distribusikan ke 8 OPD yang terkait langsung dengan kegiatan Penanganan Covid-19, dimana salah satu nya adalah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yang mendapat alokasi sejumlah Rp 4.553.000.000,- dengan peruntukannya, yakni ; (1) pengembangan usaha perdagangan : Operasi Pasar murah Rp 608.000.000,- (2) pembinaan pedagang kaki lima dan asongan pengadaan rombong 26 paket senilai Rp 182.000.000,- pengadaan barang dagangan 1 paket Rp 40.000.0005,- pengadaan sarana perdagangan 1 paket senilai Rp 25.000.000,- (3) pengembangan UMKM : pengembangan sarana pemasaran produk UMKM pengadaan kemasan produk untuk 20 UMKM senilai Rp 100.000.000,- pengadaan rombong untuk 10 UMKM senilai Rp 70.000.000,- pengadaan peralatan kopi untuk 4 UMKM senilai Rp 200.000.000,- pengadaan peralatan pengelolaan makanan untuk 13 UMKM senilai Rp 130.000.000,- pengadaan alat pengelolaan daging sapi untuk UMKM senilai Rp 100.000.000,- pengadaan peralatan tukang besi untuk 2 UMKM senilai Rp 200.000.000,- pengadaan peralatan perbengkelan untuk 10 UMKM senilai Rp.150.000.000,-

Dengan demikian total UMKM yang dapat alokasi bantuan anggaran DID/DID tambahan untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN) adalah sejumlah 210 UMKM dari berbagai jenis usaha yang berbeda.

Total alokasi anggaran untuk yang mendapat alokasi bantuan anggaran DID/DID Tambahan untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah sejumlah Rp 2.465.000.000,-

Terkait DID adalah dana yang di berikan oleh pusat kepada Kabupaten yang berprestasi dibidang perencanaan. karena KSB menurut pusat di anggap berhasil membuat gerakan penanganan Covid-19 KSB dapat alokasi DID tambahan senilai Rp 9,6 Milyar, terang Mars Anugerainsyah.

Dari apa yang di paparkan tersebut, hal lain yang disinggung oleh Mars Anugerainsyah S,HUT,MSI terkait usulan pendataan UMKM baru Sebagaimana di sampaikan oleh pelaku UMKM, menurutnya hal itu akan di komunikasikan dengan Dinas Koperindag & UMKM setempat untuk mendata UMKM baru.

Termasuk usulan proposal bantuan oleh para pelaku UMKM dalam rangka merealisasikan progres bantuan, kembali di tanggapi oleh Mars Anugerainsyah S Hut MSI, meminta kepada pelaku UMKM ketika menyampaikan proposal ke salah satu instansi untuk tetap dilakukan pengecekan guna memastikan progresnya.

“Cenderung, begitu proposal di masukkan ke Dinas setelah itu di tinggal kan tanpa di tanyakan lagi progres nya semestinya proposal tersebut terus di kawal,” beber, Mars Anugerainsyah di Zoom Metting – Webinar Nasional KCPPEN.

Hal lain pula di paparkan Mars Anugerainsyah S,HUT MSI, bahwa
Pemda KSB tetap merencanakan penggaran Pemulihan Ekonomi, dari Rp 21 milyar dana yang di alokasikan untuk sejumlah instansi antara lain dinas pertanian, koperindag, perikanan, ketahanan pangan, Disnakertrans, PUPR, LH, Pariwisata.

Merupakan bentuk pemikiran pemda KSB untuk menutupi semua celah agar semua bidang usaha tetap berjalan, hasil evaluasi pertumbuhan ekonomi KSB menjadi yang terbaik.

Sementara itu Webinar Nasional KCPPEN yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi & Informatika (Diskominfo) setempat, yang terbagi atas tiga sesi diskusi penanya dimanfaatkan sejumlah pelaku UMKM diwilayah KSB untuk menyampaikan sejumlah usulan/masukan dan pertanyaan terkait kelayakan, persyaratan bagi UMKM untuk memperoleh bantuan dari pemerintah.

Menariknya, pelaksanaan Webinar Nasional KCPPEN kali ini di pantau langsung dari pihak Kementerian Kominfo RI, Harno Utomo dalam hal ini menyampaikan, harapan apa yang di tuangkan dalam diskusi tersebut bisa menjadi inspirasi, masukan namun tetap meningkatkan Protokol Kesehatan untuk mencegah Covid-19, dengan ikhtiar
Kesehatan pulih ekonomi bangkit.

Sebelumnya Kepala Dinas Kominfo KSB, Drs H Burhanuddin MM kepada Wartawan menutur, bahwa penyelenggaraan Webinar Nasional KCPPEN di selenggara oleh Diskominfo KSB bekerjasama dengan Kementerian Kominfo RI, kerjasama dalam hal penyebaran informasi misalnya Penggunaan aplikasi bersama.

Tema UMKM yang di bahas dalam Webinar Nasional KCPPEN di karena UMKM menjangkau seluruh lapisan masyarakat, kuat daya tahan terhadap pandemi Covid-19 di bidang perekonomian, modal dari UMKM mampu di jangkau oleh masyarakat.

Pada diskusi tersebut nantinya akan banyak masukkan yang diperoleh.(Red / ADV )


Spread the love

Next Post

Belum Ada Solusi, Ribuan Karyawan PT AMNT Terancam Hilang Hak Pilihnya, Pjs KSB " Harus Ada Solusi "

Rab Nov 25 , 2020
Spread the love       Sumbawa Barat,  bidikankameranews.com Melalui rilis resmi Prokopim Setda Sumbawa Barat,  Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat sangat berkomitmen untuk […]
content-1701

yakinjp

yakinjp

rtp yakinjp

yakinjp

yakinjp

yakin jp

yakinjp id

maujp

maujp

maujp

\

sabung ayam online

sabung ayam online

SLOT MAHJONG

sabung ayam online

article 0000021

article 0000022

article 0000023

article 0000024

article 0000025

article 0000026

article 0000027

article 0000028

article 0000029

article 0000030

article 0000031

article 0000032

article 0000033

article 0000034

article 0000035

article 0000036

article 0000037

article 0000038

article 0000039

article 0000040

article 0000041

article 0000042

article 0000043

article 0000044

article 0000045

article 0000046

article 0000047

article 0000048

article 0000049

article 0000050

perkara 0000052

perkara 0000053

perkara 0000054

perkara 0000055

perkara 0000056

perkara 0000057

perkara 0000058

perkara 0000059

perkara 0000060

perkara 0000061

perkara 0000062

perkara 0000063

perkara 0000064

perkara 0000065

perkara 0000066

perkara 0000067

perkara 0000068

perkara 0000069

perkara 0000070

perkara 0000071

perkara 0000072

perkara 0000073

perkara 0000074

perkara 0000075

perkara 0000076

perkara 0000077

perkara 0000078

perkara 0000079

perkara 0000080

pengadilan 000051

pengadilan 000052

pengadilan 000053

pengadilan 000054

pengadilan 000055

pengadilan 000056

pengadilan 000057

pengadilan 000058

pengadilan 000059

pengadilan 000060

pengadilan 000061

pengadilan 000062

pengadilan 000063

pengadilan 000064

pengadilan 000065

pengadilan 000066

pengadilan 000067

pengadilan 000068

pengadilan 000069

pengadilan 000070

pengadilan 000071

pengadilan 000072

pengadilan 000073

pengadilan 000074

pengadilan 000075

pengadilan 000076

pengadilan 000077

pengadilan 000078

pengadilan 000079

pengadilan 000080

artikel 000000071

artikel 000000072

artikel 000000073

artikel 000000074

artikel 000000075

artikel 000000076

artikel 000000077

artikel 000000078

artikel 000000079

artikel 000000080

artikel 000000081

artikel 000000082

artikel 000000083

artikel 000000084

artikel 000000085

artikel 000000086

artikel 000000087

artikel 000000088

artikel 000000089

artikel 000000090

artikel 000000091

artikel 000000092

artikel 000000093

artikel 000000094

artikel 000000095

artikel 000000096

artikel 000000097

artikel 000000098

artikel 000000099

artikel 000000100

artikel 000000101

artikel 000000102

artikel 000000103

artikel 000000104

artikel 000000105

artikel 000000106

artikel 000000107

artikel 000000108

artikel 000000109

artikel 000000110

artikel 000000111

artikel 000000112

artikel 000000113

artikel 000000114

artikel 000000115

artikel 000000116

artikel 000000117

artikel 000000118

artikel 000000119

artikel 000000120

pemohonan 000001

pemohonan 000002

pemohonan 000003

pemohonan 000004

pemohonan 000005

pemohonan 000006

pemohonan 000007

pemohonan 000008

pemohonan 000009

pemohonan 000010

pemohonan 000011

pemohonan 000012

pemohonan 000013

pemohonan 000014

pemohonan 000015

pemohonan 000016

pemohonan 000017

pemohonan 000018

pemohonan 000019

pemohonan 000020

pemohonan 000021

pemohonan 000022

pemohonan 000023

pemohonan 000024

pemohonan 000025

pemohonan 000026

pemohonan 000027

pemohonan 000028

pemohonan 000029

pemohonan 000030

article 00000011

article 00000012

article 00000013

article 00000014

article 00000015

article 00000016

article 00000017

article 00000018

article 00000019

article 00000020

article 00000021

article 00000022

article 00000023

article 00000024

article 00000025

article 00000026

article 00000027

article 00000028

article 00000029

article 00000030

article 00000031

article 00000032

article 00000033

article 00000034

article 00000035

article 00000036

article 00000037

article 00000038

article 00000039

article 00000040

article 00000041

article 00000042

article 00000043

article 00000044

article 00000045

article 00000046

article 00000047

article 00000048

article 00000049

article 00000050

article 00000051

article 00000052

article 00000053

article 00000054

article 00000055

article 00000056

article 00000057

article 00000058

article 00000059

article 00000060

pusdataru 00010

pusdataru 00011

pusdataru 00012

pusdataru 00013

pusdataru 00014

pusdataru 00015

pusdataru 00016

pusdataru 00017

pusdataru 00018

pusdataru 00019

pusdataru 00020

pusdataru 00021

pusdataru 00022

pusdataru 00023

pusdataru 00024

pusdataru 00025

pusdataru 00026

pusdataru 00027

pusdataru 00028

pusdataru 00029

pusdataru 00030

pusdataru 00031

pusdataru 00032

pusdataru 00033

pusdataru 00034

pusdataru 00035

pusdataru 00036

pusdataru 00037

pusdataru 00038

pusdataru 00039

pusdataru 00040

pusdataru 00041

pusdataru 00042

pusdataru 00043

pusdataru 00044

pusdataru 00045

pusdataru 00046

pusdataru 00047

pusdataru 00048

pusdataru 00049

pusdataru 00050

pusdataru 00051

pusdataru 00052

pusdataru 00053

pusdataru 00054

pusdataru 00055

pusdataru 00056

pusdataru 00057

pusdataru 00058

pusdataru 00059

pusdataru 00060

article 2000001

article 2000002

article 2000003

article 2000004

article 2000005

article 2000006

article 2000007

article 2000008

article 2000009

article 2000010

article 2000011

article 2000012

article 2000013

article 2000014

article 2000015

article 2000016

article 2000017

article 2000018

article 2000019

article 2000020

article 2000021

article 2000022

article 2000023

article 2000024

article 2000025

article 2000026

article 2000027

article 2000028

article 2000029

article 2000030

article 2000031

article 2000032

article 2000033

article 2000034

article 2000035

article 2000036

article 2000037

article 2000038

article 2000039

article 2000040

article 2000041

article 2000042

article 2000043

article 2000044

article 2000045

article 2000046

article 2000047

article 2000048

article 2000049

article 2000050

article 2000051

article 2000052

article 2000053

article 2000054

article 2000055

article 2000056

article 2000057

article 2000058

article 2000059

article 2000060

invoice 00016

invoice 00017

invoice 00018

invoice 00019

invoice 00020

invoice 00021

invoice 00022

invoice 00023

invoice 00024

invoice 00025

invoice 00026

invoice 00027

invoice 00028

invoice 00029

invoice 00030

invoice 00031

invoice 00032

invoice 00033

invoice 00034

invoice 00035

invoice 00036

invoice 00037

invoice 00038

invoice 00039

invoice 00040

invoice 00041

invoice 00042

invoice 00043

invoice 00044

invoice 00045

content-1701