Sumbawa Besar, bidikankameranews.com –
Pembangunan sarana dan prasarana memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aksesibilitas, aktivitas ekonomi, sosial dan budaya masyarakat, serta sebagai penghubung antar wilayah.
Permasalahan dan tantangan yang sering dihadapi di wilayah pesisir dan pulau kecil diantaranya adalah kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung konektivitas antar pulau, tidak adanya tempat untuk tambat labuh perahu nelayan, surut air laut yang cukup jauh, pendaratan perahu di pantai (beach landing), atau dermaga yang tidak muat (over capacity) pada saat musim liburan dikarenakan jumlah wisatawan yang meningkat.
Untuk mengatasi hal tersebut, Anggota DPR RI dari Fraksi PAN Daerah Pemilihan NTB I Pulau Sumbawa, Dr. H. Muhammad Syafrudin ST, MM akrab disapa HMS bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengambil langkah dengan membangun dermaga apung di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
”Dermaga apung dipilih karena memilki fleksibilitas yang cukup tinggi dalam mengikuti pasang surut air laut serta gelombang, sehingga aksesibilitas dan kegiatan perekonomian masyarakat dan nelayan tidak terganggu. Keunggulan dermaga apung lainnya adalah mempunyai warna dan tampilan yang menarik, mudah dipasang, material kuat dan ramah lingkungan, perawatannya mudah serta harga relative murah dibandingkan dermaga masif.” kata HMS tiga periode pada minggu (19/11/23) kemarin.
Politisi PAN ini menegaskan, setelah pembangunan dermaga di Kota Bima, KKP RI membangun dermaga di Desa Labuhan Jambu, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB merupakan salah satu desa yang berada di wilayah pesisir Teluk Saleh (koordinat 8° 42′ 8.4009” S dan 118° 0′ 57.2796” E) direncanakan menjadi salah satu lokasi pembangunan dermaga apung KKP RI pada 2024 mendatang. Lokasi ini cukup strategis dan mudah dijangkau mengingat lokasi berada di pinggir jalan lintas Sumbawa – Bima. Malalui jalan darat, dari kota Sumbawa Besar ke Labuhan Jambu membutuhkan waktu sekitar 2 jam sementara dari Kota Bima membutuhkan waktu sekitar 4 jam.
”Selain merupakan sentra nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan perikanan seperti ikan Tenggiri, Lemuru, dan Cakalang, Labuhan Jambu juga dikenal dengan atraksi wisata hiu paus. Untuk bisa menikmati wisata hiu paus ini, wisatawan cukup membayar sekitar Rp 800.000 per kapal untuk kurang lebih 8 orang.” terang HMS.
Menurut HMS, untuk uji kelayakan lokasi pembangunan dermaga apung di Labuhan Jambu dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa faktor. Pertama, lokasi diutamakan yang telah mempunyai rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi. Kedua, kondisi perairan cukup terlindung. Ketiga, aksesibilitas/kondisi jalan menuju lokasi. Calon lokasi telah terhubung dengan jaringan jalan, kondisi jalan cukup baik dan datar. Hal ini berkaitan dengan kegiatan mobilisasi barang/material ke lokasi pembangunan dermaga. Ketiga adalah daerah pengaruh (hinterland) yaitu calon lokasi pembangunan dermaga berada dekat dengan populasi penduduk padat sehingga kedepan dapat berkembang dengan baik dan masyarakat bisa terus memanfaatkannya. Keempat, terkait ketersediaan lahan. Merupakan lahan milik desa yang masih dapat menampung fasilitas pendukung dermaga seperti jalan, gudang, dan pembangunan gedung serbaguna serta pengembangan kedepan. Kelima, adalah kondisi hidroosenografi (kedalaman, arus, angin, gelombang, pasang surut, jenis substrat tanah) yang telah memenuhi kriteria teknis yang ditetapkan. Keenam, terkait fasilitas pendukung, di sekitar lokasi telah ada fasilitas jaringan listrik, air bersih, dan komunikasi.
” Uji kelayakan lokasi ini akan ditindaklanjuti dengan melakukan survei hidrooseanografi, survei mekanika tanah dan penyusunan dokumen perencanaan secara detail, yang kemudian akan menjadi pedoman dalam membangun dermaga apung di Kabupaten Sumbawa. Tak dipungkiri lagi bahwa langkah awal ini merupakan satu dari sekian upaya nyata pemerintah pusat melalui KKP dalam mengatasi permasalahan sarpras di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,” pungkasnya. (*)
