Sumbawa Besar, bidikankameranews.com- Pansus DPRD Sumbawa menemukan masih banyak permasalahan di Bidang Kesehatan, salah satunya tidak masuknya 1.667 Tenaga Kesehatan dalam data base kepegawaian.
Pansus DPRD sangat menyayangkan kondisi ini. Sebab dengan kondisi ini akan sangat menyulitkan pengangkatan bagi nakes tersebut melalui Jalur PPPK yang sudah berlangsung sejak tahun 2024 hingga 2025 ini. Mirisnya, banyak di antara mereka yang sudah mengabdi hingga belasan tahun.
“Di satu sisi kita beranggapan bahwa mereka cuma Tenaga Kesehatan dengan Status Sukarela, bekerja tanpa menuntut digaji, mengharapkan kemurahan hati ASN/ PNS dalam bentuk sedekah yang tidak seberapa. Namun di sisi lain tanpa rasa malu, tidak merasa bersalah, kita memeras keringat mereka dalam memberikan pelayanan, menjadikan mereka tulang punggung pelayanan di Puskesmas bahkan Rumah Sakit,” Tegas Ketua Pansus DPRD Sumbawa Andi Rusni dalam Rapat Paripurna Kedua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa dengan agenda Penyampaian Laporan Pansus DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2024, Senin, 21 April 2025.
Ketika Guru berlomba-lomba diangkat menjadi PPPK, mereka kata Andi Rusni hanya menangis darah dan terkatung-katung dalam ketidakpastian sementara umur semakin senja, anak mereka butuh makan, pendidikan dan kebutuhan lainnya yang tidak sedikit.
Karenanya, Pansus mendorong Pemerintah Daerah untuk serius menyelesaikan nasib 1.667 Nakes Non Data Base ini agar bisa tersenyum bahagia seperti rekan-rekannya yang lain yang sudah dijamin akan diangkat oleh negara sebagai PPPK Penuh maupun Paruh Waktu. (*)
