Poto Tano Sebagai Gerbang KSB, Diusulkan Untuk Mendapatkan DAK Integrasi 2023
Sumbawa Barat, bidikankameranews.com
H Tuwuh, S.Ap Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman ( Perkim) Kabupaten Sumbawa Barat , menargetkan kawasan pemukiman di Desa Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai gerbang pintu masuk ke Sumbawa Barat atau ke pulau Sumbawa pada tahun 2023 diusulkan untuk mendapat Bantuan Pusat berupa DAK Integrasi, DAK Integrasi yang diusulkan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap visi, rencana, dan peta jalan pemerintah daerah dalam mengentaskan permukiman kumuh. DAK Integrasi Bidang Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan serta lingkungan merupakan inovasi terbaru dari DAK.
Konsep utama DAK Integrasi, kata H. Tuwuh mengenai penanganan kawasan kumuh, tetapi diharapkan ada dampak lainnya atau multiple effect seperti pengembangan pariwisata, kepemilikan rumah warga yang layak, dan termasuk juga pengembangan usaha masyarakat.
“Kami berharap lewat program ini bisa menurunkan secara signifikan kawasan-kawasan kumuh yang ada di Desa Poto Tano, karena Poto Tano tersebut merupakan Kawasan Utama Gerbang pintu masuk ke Kabupaten Sumbawa dan Pulau Sumbawa pada umumnya,” ujarnya
Dengan adanya revitalisasi yang dibantu Kementerian PUPR tahun 2023 ini akan menjadi nilai lebih bagi kawasan tersebut. Sehingga kawasan yang awalnya kumuh bisa berubah menjadi lebih baik, enak dipandang, dan lebih sehat untuk masyarakat.
“Dengan bantuan ini, akan menambah perbaikan-perbaikan yang ada di wilayah Poto Tano sehingga masyarakat semakin nyaman dan juga bisa berproduksi untuk meningkatkan perekonomian sebagai kawasan Megapolitan di Kabupaten Sumbawa Barat,” ungkap dia.
Luas kawasan yang diusulkan 18 Ha yang terletak mulai dari pintu masuk pelabuhan poto Tano hingga ke kawasan pemukiman warga, Dengan konsep penanganan peremajaan dan penataan, maka lewat DAK Integrasi ini bisa mengubah wilayah yang sebelumnya kumuh menjadi lebih baik dan sehat bagi warga.
Adapun permasalahan utama yang dihadapi di kawasan ini antara lain kondisi bangunan hunian yang tidak layak, kondisi jalan lingkungan yang rusak, ketidaktersediaan drainase, pengelolaan sampah yang belum memenuhi standar teknis, belum tercukupinya kebutuhan air minum, dan tidak tersedianya sarpras proteksi kebakaran.
“Diharapkan pada tahun 2023 ini semua permasalahan tersebut biasa selesai diatasi secara sempurna,” ujarnya. ( edi)
