Sumbawa Barat, bidikankameranews.com

dan meminta kepada kepala desa ayat selalu memperkuat Tim Desa, dan yang penting adalah kepala desa mampu membangun Kolaboratif dan partisipatif dengan oara Agen Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong, sebagai Instrumen dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan .

” saya minta kepada semua kepala desa, agar dalam menyusun program kerja, agar selalu melibatkan agen PDPGR, karena PDPGR adalah Instrumen Daerah, artinya acara cepat untuk mencapai percepatan pembangunan ,baik itu Perlindungan Sosial, pemenuhan hak dasar masyarakat, sehingga hadir nya agen dalam menyusun program dan mendata keluarga miskin ekstrim sangat tepat untuk di laksanakan ” kata Bupati

Menurut Bupati, bahwa pendataan Perlindungan sosial melalui agen PDPGR, agar data nya  sangat efektif dan akurat,  Sehingga bantuan perlindungan sosial arahnya  tepat sasaran,  hal ini guna mewujudkan KSB yang berkeadilan, “kedepannya dalam rangka mewujudkan KSB satu data, maka data didesa akan dihimpun oleh agen PDPGR  melalui  aplikasi yang nanti Usernya di masing- masing Kecamatan , sehingga tidak ada lagi tumpang tindih data antara kabupaten dengan pusat ” kata Bupati

Bupati juga menekan kan kepada para Kepada Desa Terpilih, bahwa tantangan kedepan akan semakin beratkan, akan banyak regulasi dan aturan terkait pengelolaan dana desa, dari beberapa kejadian, sudah ada beberapa kepala desa bernasib sial, sehingga saya mengingatkan harus hati – hati dalam pengelolaan Dana Desa.

” agar kepala desa tidak tersangkut persoalan hukum di kemudian hari

Kepala desa Terpilih, akan berhadapan dengan berat, banyaknya regulasi dan tantangan, sudah ada bbrpa kades bernasib sial, sehingga harus hari hati dalam pengelolaan dana desa, bupati minta hati hati dalam mengelola dana desa, saat ini kejaksaan sudah membuka ruang konsultasi sistim pengelolaan dana desa sesuai regulasi dengan kepala desa, ” kalau ragu ragu dalam mengelola dana desa, datang saja konsultasi di lantai 3 ruang setda, karena rata-rata kepala desa yang berkasus,kebanyakan tidak melaksanakan instrumental undang-undang ” jelas Bupati

Untuk itu Bupati berharap, kepada kepala desa terpilih untuk selalu memanfaatkan  ruang konsultasi, yang disediakan oleh pihak Kejaksaan dan BPMD, sebelum  melaksanakan program kegiatan di desanya, karena DD dan ADD yang  paling tertinggi alokasinya  di Nusa Tenggara Barat ” kata Bupati.

Dan yang paling penting adalah, agar kepala desa Terpilih jangan Sembarangan main pecat staf, hanya karena beda pilihan, hilangkan perbedaan , rangkul semua pihak ciptakan kondusifitas desa, guna tercapainya pembangunan desa yang berkeadilan, ” jangan mentang-mentang sudah Terpilih menjadi kepala desa, hanya karena perbedaan pilihan, kepala desa langsung merombak staf lamanya dengan melakukan pemecatan, sekali lagi jangan Sembarangan main Pecat ” tekanan Bupati usai ( Edi )