Wakil Bupati Sumbawa Buka Musrenbang Anak Tahun 2023

Kepala Dinas P2KBP3A, Junnatulfala S.A, menyampaikan bahwa Musrenbang merupakan aktualisasi nyata bagi anak yang berpartisipasi dalam Pembangunan sebagai pelopor dan pelapor dengan merumuskan dan merencanakan kebutuhan anak di Kabupaten Sumbawa.

“Anak merupakan penerus bangsa di masa mendatang, kualitas bangsa di masa depan ditentukan oleh kualitas anak yang disiapkan pada hari ini”, ujarnya. 

Dikatakan Junnatulfala, capaian pemenuhan hak anak di Kabupaten Sumbawa berdasarkan dari evaluasi mandiri KLA pada tahun 2022, Kabupaten Sumbawa mendapatkan apresiasi dan Penghargaan sebagai kabupaten layak anak kategori pratama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak yang dinilai setiap tahun.

Menurutnya, pada tahun 2023 ini beberapa tahapan proses evaluasi mandiri kabupaten layak anak telah terlaksanakan. dari hasil tahapan verifikasi administrasi pada 1 – 30 April 2023, Kabupaten Sumbawa kembali direkomendasikan untuk meraih penghargaan kategori madya naik setingkat dari tahun sebelumnya. Akan tetapi, masih kerap terjadi pelanggaran atas hak anak, ada yang belum terpenuhi hak-haknya bahkan ada yang mendapatkan kekerasan yang seharus tidak terjadi. dari Januari hingga desember 2022 terdapat 52 kasus korban kekerasan yang terjadi di Kabupaten Sumbawa diantaranya 8 kasus pencabulan, persetubuhan sebanyak 28 kasus, penganiayaan 13 kasus, perebutan hak asuh sebanyak 2 kasus dan pemaksaan kawin 2 kasus.

“Dengan dipahaminya konvensi hak anak maka dibutuhkan sensitifitas dan kepedulian semua pihak dalam perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap anak”, tandasnya.

Wakil Bupati Sumbawa, Hj. Dwi Noviany S.Pd dalam Sambutannya menyampaikan, Kegiatan Musrenbang Anak ini sangat penting dan strategis untuk melihat usulan anak-anak dan kebutuhannya dalam pembangunan.

“Anak sebagai agen perubahan, harus diberikan ruang untuk mengekspresikan hak dan menyampaikan pendapat mereka. Salah satu aksi nyata adalah anak-anak diberikan kesempatan melalui kegiatan musrenbang sebagai cikal bakal pembangunan”, jelas Wabup.

Dikatakan Wabup Novy, pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mendesain sebuah sistem dan strategi pemenuhan hak-hak anak melalui kebijakan Kota Layak Anak (KLA). Kebijakan ini merupakan tindak lanjut komitmen Dunia melalui World Fit for Children, yang mana Pemerintah Indonesia juga mengadopsinya.

“Kaitan hak Pendidikan bagi anak juga tidak terlepas dari pentingnya pendidikan agama kepada anak yang bukan hanya mengajari ibadah dalam arti ritual saja tetapi juga mengajarkan bagaimana hidup bermasyarakat yang saling menghargai, bargaul dengan etika/ahlak yang baik dan saling membantu satu sama lain. Termasuk membiasakan pola hidup bersih dan sehat, menjauhi narkoba dan terjerumus ke dalam jurang yang menghancurkan masa depannya”, papar Wabup Novy.

Kegiatan juga dilanjutkan dengan penempelan pendapat dan harapan kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa. (*)