JAKARTA, bidikankameranews.com –
Bagi masyarakat Pulau Sumbawa khususnya, NTB umumnya, H. Muhammad Syafrudin ST, MT, Anggota DPR RI tiga periode yang dikenal sederhana, humoris serta komitmen akan memperjuangkan kepentingan masyarakat telah teruji.
Selama dirinya duduk di komisi IV, berbagai program telah dikucurkan melalui aspirasinya selama ini. Salah satunya Bantuan Usaha Ekonomi Produktif dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selama tahun 2022 bagi pelaku usaha di kawasan wisata begitu luar biasa.
Kepala BKSDA NTB, Budi mengungkapkan beberapa data kelompok penerima bantuan usaha ekonomi produktif dari aspirasi anggota DPR RI, H Muhammad Syafrudin ST, MT, Komisi IV selama tahun 2022 yakni di Kabupaten Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, dan Bima serta Kota Bima.
Menurutnya, HMS sangat peduli untuk kepentingan masyarakat Pulau Sumbawa seperti terdata di bantuan tunainya untuk para pelaku ekonomi kreatif menengah baik itu penangkar rusa dan pemilik cafe di sekitar obyek wisata (kawasan hutan), tutur Budi.
“bantuannya selain permodalan masing-masing Rp 30 Juta, untuk penangkar Rusa, pemilik Cafe, juga untuk beberapa jenis bantuan usaha ekonomi produktif berupa peralatan kemah, pembuatan kolam, penetasan tukik, serta jasa makanan minuman, ” ujar Kepala BKSDA NTB.
Semoga bantuan dari HMS, para pelaku usaha terbantu dengan modalnya untuk mengembangkan usaha mereka berdagang di obyek- obyek wisata dan lainnya, tamnahnya.
Sementara itu, HMS mengungkapkan selama ada matahari pasti ada harapan. Selama dirinya menjabat di DPR RI, akan selalu berjuang untuk kepentingan masyarakat, janjinya.
Seperti halnya dari Dinas Lingkungan Hidup (DLHK) melalui BKSDA bisa memberikan bantuan usaha untuk UMKM seperti penangkar rusa, pedagang (pemilik cafe) di obyek wisata dekat hutan di tahun 2022 melalui aspirasinya ada untuk wilayah KSB, Sumbawa, Dompu, Bima dan kota Bima.
“Bantuan ini bisa menopang ekonomi masyarakat untuk kesejahteraannya,” ucapnya.
Politisi PAN ini menegaskan, dirinya bisa seperti ini juga karena masyarakat. Jadi kepentingan mereka harus diperjuangkan di pemerintah pusat, apalagi di Komisinya ada program itu.
Ia berharap kepada para penerima mamfaat agar mampu mengelola dengan baik dan berkembang untuk perputaran ekonomi lingkungan dan desanya,” tandas HMS. (*)
