Sumbawa NTB, bidikankameranews.com – Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P, secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi Penyusunan Usulan Dana APBN dan Dana CSR Pemerintah Kabupaten Sumbawa bersama Kementerian Dalam Negeri, yang digelar pada Selasa pagi, di Aula H. Madilaoe ADT, Kantor Bupati Sumbawa.
Bupati H. Jarot menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam menjalin sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah pusat guna mengakselerasi pembangunan daerah.
“Pembangunan Kabupaten Sumbawa tahun 2025–2029 diarahkan untuk mencapai visi pembangunan yaitu Terwujudnya Kabupaten Sumbawa yang Unggul, Maju, dan Sejahtera. Visi ini akan diwujudkan melalui misi yang meliputi peningkatan kualitas SDM dan nilai-nilai sosial budaya, birokrasi yang profesional dan berintegritas, pengelolaan SDA dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, pemerataan infrastruktur wilayah, serta akselerasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Namun demikian, menurutnya, keterbatasan kapasitas fiskal daerah menjadi tantangan utama dalam mewujudkan visi-misi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan akses terhadap sumber pendanaan pembangunan, baik dari APBN melalui skema DAK, DBH, hibah, dan insentif fiskal, maupun dari dana CSR dan instrumen pendanaan alternatif lainnya.
“Kegiatan hari ini menjadi momen penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor dan meningkatkan kualitas usulan program pembangunan daerah agar memenuhi kriteria kelayakan dan prioritas penganggaran nasional secara lebih terukur,” ujarnya.
H. Jarot juga menekankan pentingnya peran aktif perangkat daerah dalam menyusun proposal kegiatan yang terukur, berbasis data, dan selaras dengan kebijakan nasional serta RPJMN. Ia berharap perangkat daerah menjalin koordinasi intensif dengan kementerian/lembaga terkait agar keterpaduan program dan kelengkapan dokumen usulan dapat terpenuhi secara administratif maupun substantif.
“Mari kita manfaatkan kegiatan ini secara optimal untuk menyamakan persepsi dan memperkuat pemahaman teknis, khususnya dalam menyiapkan usulan program yang pembiayaannya bersumber dari APBN,” tutup H. Jarot.
Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi yang menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Didi Untung Wijayadi. (*)
