Inilah Program Kerja 100 Hari PWI NTB Periode 2025–2030 , Fokus pada Konsolidasi, Profesionalisme, dan Penguatan Lembaga Pers

Mataram,bidikankameranews.com – Kepengurusan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2025–2030 menyiapkan langkah-langkah strategis dalam 100 hari pertama sebagai fondasi awal bagi penguatan organisasi dan pelayanan anggota. Salah satu program prioritas utama adalah pengadaan sekretariat tetap PWI NTB, sebagai upaya mewujudkan kemandirian dan keberlanjutan kelembagaan yang selama ini masih bersifat nomaden.

I. Konsolidasi dan Penataan Internal Organisasi

1. Menyelenggarakan Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) PWI NTB untuk merumuskan arah dan agenda strategis organisasi selama lima tahun ke depan.

2. Melakukan verifikasi dan validasi data keanggotaan PWI se-NTB, termasuk status kartu anggota dan kelulusan UKW.

3. Menyusun pembagian tugas pengurus, dan membentuk tim kerja sesuai bidang prioritas (Pendidikan, Advokasi, Kemitraan, dan Kesejahteraan).

4. Meningkatkan koordinasi antarpengurus dan sekretariat sebagai pusat pelayanan anggota.

II. Pengadaan Sekretariat Tetap sebagai Prioritas Utama

5. Mengingat hingga saat ini keberadaan sekretariat PWI NTB masih berpindah-pindah (nomaden), maka pengadaan sekretariat tetap yang representatif menjadi program utama 100 hari pertama.

6. Membentuk tim kerja khusus untuk merumuskan skema pengadaan, baik melalui hibah pemerintah daerah, kerja sama strategis dengan BUMN/BUMD, CSR swasta, atau pengadaan aset sendiri (sewa).

7. Melakukan penjajakan lokasi strategis yang mudah diakses, aman, dan layak sebagai pusat aktivitas wartawan NTB.

III. Penguatan Sekretariat dan Layanan Organisasi

9. Menata ulang sekretariat sementara agar lebih fungsional, terbuka, dan ramah bagi anggota dan mitra.

10. Menyediakan perangkat pendukung seperti komputer, printer, jaringan internet, dan sarana kerja lainnya.

11. Meningkatkan kapasitas sekretariat sebagai pusat layanan keanggotaan, pusat informasi resmi, serta media komunikasi organisasi.

IV. Konsolidasi Daerah dan Penguatan PWI Kabupaten/Kota

12. Melakukan roadshow ke seluruh PWI kabupaten/kota se-NTB untuk menyerap aspirasi, memberikan pembinaan, dan menyelaraskan program kerja.

13. Mendampingi pengurus daerah yang belum aktif atau belum menyelenggarakan UKW.

14. Melakukan pendataan dan reaktivasi sekretariat PWI di kabupaten/kota serta memfasilitasi penguatan kelembagaan di tingkat lokal.

V. Pendidikan, UKW, dan Kaderisasi Jurnalistik

15. Menyusun modul literasi jurnalistik untuk disinergikan dengan lembaga pendidikan di NTB.

16. Menandatangani MoU awal dengan Dinas Pendidikan dan sejumlah universitas untuk pilot project pendidikan jurnalistik.

17. Merancang pelaksanaan UKW batch pertama pasca pelantikan, serta pelatihan dasar jurnalistik untuk calon anggota baru.

VI. Kemitraan Strategis dan Advokasi Wartawan

18. Menjalin audiensi dan kemitraan aktif dengan Gubernur, Forkopimda, DPRD, instansi vertikal, dan mitra swasta untuk mendukung program kerja PWI.

19. Membentuk Tim Advokasi Hukum Wartawan bekerja sama dengan LBH Pers dan mitra hukum lokal Law Office 108.

20. Menggagas program kesejahteraan melalui sinergi CSR, BPJS, pelatihan ekonomi kreatif, dan perlindungan sosial bagi anggota.

Penutup

Program 100 hari pertama PWI NTB periode 2025–2030 dirancang sebagai fase konsolidasi cepat yang konkret, realistis, dan berdampak langsung. Fokus utama pada pengadaan sekretariat tetap bukan hanya untuk menjawab kebutuhan fisik kelembagaan, tetapi juga menjadi simbol kemandirian, profesionalisme, dan martabat wartawan NTB. Dengan sekretariat yang representatif, seluruh program pendidikan, advokasi, kaderisasi, dan pelayanan organisasi akan berjalan lebih optimal dan berkesinambungan.( red )