Sumbawa Besar, bidikankameranews.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Sumbawa menyampaikan pandangan umumnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Dalam Rapat Paripurna yang digelar, Rabu (25/09/2025), fraksi yang dipimpin oleh Sri Wahyuni ini memberikan apresiasi sekaligus sejumlah catatan kritis terhadap penjelasan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah.
Juru Bicara Fraksi PKB, Ridwan, S.P., M.Si., dalam pemaparannya mengawali dengan mengapresiasi langkah Wakil Bupati yang telah membacakan penjelasan atas Raperda tersebut. Namun, Ridwan langsung menyoroti aspek pendapatan daerah yang justru mengalami penurunan.
Ridwan menyatakan, Fraksi PKB mencermati adanya penurunan total pendapatan daerah sebesar Rp 111,5 miliar (4,54%) dalam perubahan APBD 2025 ini. “Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya pendapatan transfer dari pusat sebesar 5,21% dan pendapatan lain-lain yang sah sebesar 15,22%. Ini menunjukkan ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat masih sangat besar,” jelas Ridwan.
Di sisi lain, Fraksi PKB memberikan apresiasi atas peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 9,4 miliar (4,06%). “Kenaikan PAD adalah suatu keharusan. Kami mendorong Pemerintah Daerah untuk memikirkan strategi yang lebih inovatif agar PAD dapat terus ditingkatkan, sehingga ketergantungan pada pusat bisa dikurangi,” tegasnya.
Pada sisi belanja, Ridwan menyoroti pengurangan sebesar Rp 23,01 miliar. Ia meminta kejelasan dari eksekutif. “Kami memohon kepada Pemerintah Daerah untuk memberikan rincian yang detail terhadap program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat serta program prioritas yang terdampak penurunan ini,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar pengurangan belanja modal tidak mengganggu proyek infrastruktur strategis. “Pembatalan proyek infrastruktur yang sudah direncanakan harus dihindari. Pemerintah harus memprioritaskan proyek yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat kecil,” imbau Ridwan.
Fraksi PKB juga mencatat adanya peningkatan pembiayaan daerah yang sangat signifikan, yaitu sebesar 2.944,65%. Ridwan menekankan, “Kelebihan pembiayaan ini harus benar-benar diarahkan pada program yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah dan sektor-sektor produktif.”
Lebih lanjut, Ridwan menyampaikan sejumlah tuntutan konkret Fraksi PKB:
Pembangunan RSUD Sumbawa: “Kami mendorong percepatan pembangunan RSUD Sumbawa agar akses kesehatan yang memadai segera dirasakan masyarakat.”
Kepastian Tenaga Honorer: “Pemerintah harus memberikan kepastian bagi tenaga honorer yang tidak terakomodir dalam PPPK, termasuk membuka kembali kesempatan registrasi bagi yang gagal akibat kendala sistem.”
Revitalisasi Balai Latihan Kerja: “Revitalisasi Loka Latihan Kerja diperlukan untuk menciptakan tenaga kerja terampil yang mampu bersaing.”
Pembangunan Jembatan Lito: “Pembangunan jembatan menuju Desa Lito, Kecamatan Moyo Hulu, yang rusak diterjang banjir, harus segera diwujudkan melalui APBD atau dana dekonsentrasi.”
Pemerataan Pendidikan: “Pembangunan sarana prasarana pendidikan di daerah terpencil seperti Mate Mega, Bao Desa, Batu Rotok, Ropang, dan Orong Telu harus menjadi prioritas untuk pemerataan SDM.”
Sebagai penutup, Ridwan menegaskan bahwa seluruh perubahan dalam APBD 2025 harus selaras dengan visi mewujudkan “Kabupaten Sumbawa yang Unggul, Maju, dan Sejahtera”. Fraksi PKB juga menyampaikan permohonan maaf atas segala kekeliruan dalam penyampaian pandangan umum tersebut. (*)
