‘ Politik Memang Kejam ‘, Lima Pejabat Eselon II Pemprov NTB Diamputasi Menjadi Kabid

Sumbawa Barat, bidikankameranews.com – Mutasi jabatan semestinya menjadi sarana pembinaan aparatur sipil negara (ASN), penyegaran organisasi, dan upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun di Pemprov NTB, kebijakan mutasi terbaru justru memunculkan tanda tanya besar. Bukannya terasa sebagai pembinaan, langkah ini justru dinilai banyak pihak sebagai bentuk pengasingan yang sarat aroma balas dendam politik.

Langkah politik yang diambil oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Iqbal, bersama Wakil Gubernur Dinda, memicu gelombang kritik tajam. Kebijakan terbaru pemerintah daerah yang melakukan mutasi besar-besaran terhadap sejumlah pejabat tinggi pratama (Eselon II) dinilai sebagai bentuk “amputasi” karir dan manuver politik yang tidak manusiawi. Hal ini dikatakan Yusuf Maula mantan Politisi yang kini menjabat sebagai Ketua Organisasi Gerakan Masyarakat kepada media ( 10/01)

Menurut Ucok panggilan akrabnya, bahwa ada sebanyak lima Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sebelumnya menduduki posisi strategis, secara mengejutkan didemosi (penurunan jabatan) menjadi Kepala Bidang (Kabid).

Langkah ini dianggap banyak pihak sebagai upaya pembersihan birokrasi yang kental dengan nuansa sentimen politik pasca-kontestasi.

” Pejabat yang terkena Demosi Kebijakan ini langsung menyasar sosok-sosok senior di lingkungan Pemprov NTB yang sebelumnya menduduki jabatan Kepala Dinas ” jelasnya

Berikut adalah lima pejabat yang kini harus turun jabatan menjadi eselon III:

– Najamuddin Amy: Sebelumnya menjabat Kepala OPD, kini menjadi Kepala Bidang Kelembagaan BKD NTB.

– Subhan Hasan: Kini menjabat sebagai Kabid di Dinas Sosial dan PPA.

– Muhammad Taufieq Hidayat: Kini menjabat sebagai Kepala Bidang Perlindungan Konsumen, Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

– Nuryanti: Kini menjabat sebagai Kepala Bidang Deposit Perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.

– Hairul Akbar: Kini menjabat sebagai Kepala Bidang Budidaya Kesehatan Hewan Disnakeswan NTB.

Ucok menilai bahwa langkah ini merupakan preseden buruk bagi pembinaan karir Aparatur Sipil Negara (ASN) di NTB. Istilah “amputasi” muncul karena para pejabat tersebut tidak hanya digeser secara horizontal, melainkan diturunkan kelas jabatannya secara drastis.

“Politik yang dimainkan Gubernur Iqbal ini dinilai sangat kejam. Menurunkan eselon II menjadi Kabid bukan sekadar rotasi biasa, melainkan penghukuman karir yang sangat mencolok. Ini mengirimkan pesan ketakutan bagi ASN lainnya,” ujarnya

Hingga berita ini diturunkan, pihak Aktivis dan pemerhati birokrasi terus menyoroti apakah proses demosi ini telah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) kepegawaian, atau murni karena faktor “suka dan tidak suka” (like and dislike) dalam peta politik lokal. ( GJI )