Menjadi Pemateri Dalam APCAT Summit 2026, Bupati Sumbawa Barat Perkenalkan Konsep Kartu Sumbawa Barat Maju Dalam Menangani Dampak Bahaya Rokok

JAKARTA, bidikankameranews.com – Bupati Sumbawa Barat, H.Amar Nurmansyah,ST.,M.Si hadir pada ajang internasional The 8th Asia Pacific Cities Alliance for Health and Development (APCAT) Summit. Forum strategis yang mengusung tema “Together We Bring Health Solutions”, ini menjadi ruang penting bagi para pemimpin kota di kawasan Asia Pasifik untuk berbagi gagasan, inovasi, serta praktik terbaik dalam menjawab tantangan pembangunan kesehatan perkotaan.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel JW Marriott, Jalan Ide Anak Agung Gde Agung, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Senin (26/1/2026), dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto, didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno.
Kehadiran para pemangku kebijakan nasional tersebut menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam membangun sistem kesehatan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, khususnya dalam penanganan industri tembakau yang dinilai terus mengancam masa depan generasi muda.

Bupati Sumbawa Barat hadir dalam kesempatan tersebut didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat, dr. Carlof Sitompul, dan Direktur RSUD As Syifa Sumbawa Barat, Andy Suhaeri,S.ST ,M.MInov
Dalam sesi diskusi yang dipandu oleh Rohani Budi Prihatin, Bupati memaparkan terkait langkah-langkah strategis yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam penanganan dampak Rokok bagi masyarakat.

Diawal penyampaiannya, Bupati menyampaikan temuan menarik dari hasil Survei BPS Kabupaten Sumbawa Barat pada awal tahun 2025. Ditemukan bahwa pengeluaran rumah tangga untuk rokok dan tembakau menempati peringkat keempat dalam struktur konsumsi bulanan, dengan porsi sekitar 12 persen dari total pendapatan rumah tangga. Dan berdasarkan survei Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), tingkat paparan rokok ditemukan jauh lebih rendah dibandingkan dengan daerah lain di NTB, yaitu sebesar 43 persen.

Bupati juga menyampaikan bahwa, Kabupaten Sumbawa Barat telah memiliki Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sejak tahun 2016.

” Sebenarnya kami telah memiliki Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sejak tahun 2016. Sejak diterbitkannya Perda tersebut, berbagai langkah strategis telah dilakukan, bahkan sejumlah praktik baik yang dilakukan daerah lain pada prinsipnya telah lebih dahulu diterapkan di Kabupaten Sumbawa Barat”, Ungkap Bupati

Bupati menyampaikan bahwa salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah melalui Dinas Pertanian, Pemerintah Daerah tidak memfasilitasi petani yang ingin menanam tembakau. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya menyeluruh dalam pengendalian konsumsi rokok.
Dengan melihat gerakan masive yang dilakukan perusahaan rokok secara global, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat merasa perlu untuk melakukan pendekatan lain di luar pendekatan formal.

” Kami melihat perlunya dilakukan pendekatan lain diluar pendekatan formal yakni dengan intervensi yang lebih strategis pada sasaran terkecil, yaitu rumah tangga. Mulai tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat telah mengembangkan pendekatan melalui program Kartu Sumbawa Barat Maju dengan layanan berbasis Kartu Keluarga (KK). Dengan menggunakan pendekatan KK misalnya, pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), dapat dilakukan intervensi langsung kepada keluarga yang terpapar rokok.

Melalui Kartu Sumbawa Barat Maju yang terintegrasi langsung dengan KK, pemerintah daerah lebih mudah melakukan pemantauan dan intervensi terhadap keluarga secara tepat sasaran. Pendekatan berbasis KK juga semakin mudah terlaksana dengan adanya kolaborasi multipihak, melalui pembentukan komunitas pemuda antirokok di tingkat kecamatan, serta bekerja sama dengan berbagai organisasi kemasyarakatan dan organisasi perempuan dalam melakukan edukasi kepada masyarakat dan keluarganya”, Ungkap Bupati.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto, dalam sambutan pembukaannya menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memerangi pengaruh korporasi yang terbukti merusak kualitas hidup masyarakat, khususnya industri tembakau.
Di hadapan para perwakilan kepala daerah dan anggota The 8th Asia Pacific Cities Alliance for Health and Development (APCAT) Summit, dari berbagai negara, Bima Arya secara terbuka menyoroti agresivitas industri tembakau yang dinilainya terus mengancam masa depan generasi muda.

Ia memaparkan data terbaru yang menunjukkan bahwa Indonesia saat ini menempati peringkat kelima dunia dalam prevalensi perokok, dengan angka yang terus meningkat hingga mencapai 38,2 persen pada tahun 2026.

Wamendagri juga mengingatkan bahwa strategi industri tembakau telah mengalami pergeseran signifikan. Jika dahulu promosi dilakukan secara vulgar melalui iklan terbuka, kini pendekatannya berubah menjadi pesan-pesan subliminal yang menyerupai iklan produk konsumsi sehari-hari.

Dalam konteks tersebut, Bima Arya mengingatkan para kepala daerah agar tidak lengah dan tetap konsisten dalam kebijakan pengendalian tembakau.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh tergoda oleh program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) industri rokok yang nilainya jauh dari sebanding dengan beban kesehatan dan biaya sosial yang harus ditanggung masyarakat akibat konsumsi tembakau.

“Pengendalian tembakau membutuhkan komitmen yang kuat dan keberanian untuk berkata tidak terhadap pengaruh industri. Ini bukan sekadar kebijakan kesehatan, tetapi soal keberpihakan pada keselamatan dan kualitas hidup warga,” tegasnya.

Menutup sambutannya, Bima Arya menyampaikan tiga pesan kunci yang dinilainya penting bagi keberlanjutan gerakan APCAT ke depan, yakni inovasi, co-creation, dan regenerasi.

Inovasi diperlukan untuk memperkuat riset serta kampanye yang relevan dengan karakter generasi muda, khususnya Generasi Z dan Generasi Y.
Sementara itu, co-creation ditekankan sebagai model kemitraan yang setara antara pemerintah, korporasi, dan komunitas dalam merumuskan solusi bersama.
Adapun regenerasi kepemimpinan dinilai penting agar gerakan pengendalian tembakau tetap hidup, berkelanjutan, dan terus diperbarui semangatnya oleh generasi penerus.

“Saya berharap APCAT dapat terus menjadi motor penggerak kolaborasi lintas kota dan lintas negara dalam melindungi kesehatan masyarakat dari dampak buruk industri tembakau,” tukasnya. (*)