Sumbawa, bidikankameranews.com (10 Juli 2026) – Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, mengapresiasi seluruh rekomendasi dan masukan kritis yang disampaikan oleh sembilan fraksi DPRD Kabupaten Sumbawa dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Kamis (09/07/2026).
“Kami mengapresiasi atas rekomendasi dan masukan kritis dari Fraksi-fraksi DPRD Sumbawa. Apa yang disampaikan dalam paripurna penyampaian pandangan fraksi ini demi perbaikan dan kemajuan Sumbawa ke depan,” ujar Wabup Ansori usai rapat.
Rapat paripurna yang berlangsung dinamis tersebut merupakan kelanjutan dari penjelasan Bupati atas Ranperda yang telah disampaikan pada sidang sebelumnya, Selasa (07/07/2026). Agenda ini dipimpin Wakil Ketua I DPRD H. M. Berlian Rayes, S.Ag., M.M.Inov, didampingi Wakil Ketua II Gitta Liesbano, SH, M.Kn dan Wakil Ketua III Zulfikar Demitry, SH., MH.
Pemerintah Kabupaten Sumbawa mencatatkan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2025 sebesar Rp2,374 triliun atau 101,28% dari target Rp2,344 triliun. Realisasi Belanja Daerah mencapai Rp2,257 triliun (92,93% dari pagu Rp2,429 triliun), dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp201,68 miliar. Pemerintah Kabupaten Sumbawa juga kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.
Meski capaian positif tercatat, sembilan fraksi menyampaikan sejumlah catatan tajam. Fraksi Gelora Indonesia menyoroti lonjakan SILPA dari Rp93,48 miliar (2024) menjadi Rp201,68 miliar (2025), ketergantungan fiskal tinggi pada dana transfer pusat, serta stagnasi pertumbuhan ekonomi di 3,12%.
Fraksi PKS menyoroti serapan belanja yang rendah dan meminta tindak lanjut rekomendasi BPK, serta menyoroti kelangkaan LPG 3 kg dan kondisi jalan. Fraksi Demokrat PPP Pembangunan mendorong optimalisasi PAD, percepatan belanja modal, dan kesiapan menyambut Tambang Dodo Rinti PT Amman Mineral.
Fraksi NasDem mengingatkan WTP sebagai instrumen bukan tujuan akhir, seraya mendukung program MBG, KDMP, Sumbawa Hijau Lestari, dan optimalisasi PAD dari sektor wisata. Fraksi PDI Perjuangan menegaskan WTP bukan ukuran keberhasilan pembangunan dengan sepuluh catatan strategis mencakup berbagai sektor.
Fraksi PKB mempertanyakan komposisi kas daerah dan capaian pemeriksaan kesehatan gratis yang baru 14%. Sementara Fraksi PAN meminta rincian sumber peningkatan pendapatan serta menyoroti kelangkaan LPG, narkoba, dan peningkatan kasus KDRT.
Wabup Ansori menegaskan seluruh pandangan, catatan, dan rekomendasi fraksi akan menjadi bahan pembahasan lanjutan antara Pemkab dan DPRD Sumbawa sebelum Ranperda ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Proses ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dan DPRD dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, serta mendukung pembangunan Kabupaten Sumbawa yang berkelanjutan.
Rapat paripurna turut dihadiri jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, para asisten, pimpinan OPD, camat, lurah, kepala desa se-Kabupaten Sumbawa, serta tokoh agama, masyarakat, perempuan, pemuda, akademisi, dan insan pers. (*)
