SUMBAWA BESAR, bidikankameranews.com-
Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK), mengadakan FGD Penyusunan Model Keterhubungan Data Sumbawa. Kegiatan yang akan berlangsung selama 2 (dua) hari ini dimulai pada tanggal 27 hingga 28 Juli dilaksanakan secara virtual yang diikuti oleh Yogi Yunianto dari Bappenas, Kepala Bappeda Sumbawa beserta jajarannya, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, Dinas Sosial, Dinas Dukcapil, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sumbawa, PUSKAPA UI, Selasa (27/7/2021) kemarin.
Dalam pengantarnya, Anja Kusuma selaku professional Manager Kompak NTB,
menyampaikan beberapa hal terkait Rancangan Penyusunan Model Keterhubungan Data Siak, Data SIB, Kesejahteraan Sosial, Data Sektor dan Kesehatan.
“dengan adanya satu kesekretariat itu semua data terhubung, data pendidikan,
data kesehatan, data admiduk terhubung di dalam satu system yang namanya front office kemudian bad office dan itu sudah berjalan. Kompak terus-menerus bersama pemerintah kabupaten Sumbawa mendorong agar hal ini terus ditingkatkan kualitasnya”, jelasnya.
menurutnya, Di Kabupaten lain Kompak support ada beberapa inovasi membuat Dokumen induk, Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak, cetak KK dan sudah berjalan secara online. hal itu bisa terlaksana
karena data tersebut sudah singkron dengan data siap dan juga data yang ada di desa yang sudah ada dalam SGD sehingga setiap saat warga yang ingin mencetak bisa langsung dicetak melalui desa tanpa harus ke kabupaten.
“terkait dengan data Kesejahteraan Sosial, yang penting kami bersama kompak mulai membuka diskusi tentang data PPKS dikabupaten data SIAP, data SGD, bisakah data-data ini sinkron atau jelas yang selama ini mungkin ada perbedaan data. Melaui SGD kali ini kita merancang, bertujuan untuk mempermudah mempercepat pelayanan dasar oleh pemerintah kabupaten kepada masyarakat. KOMPAK mensupport hingga muncul sistem-sistem”, paparnya.
Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa, Ir. Junaidi, menyampaikan terimakasih untuk dukungan KOMPAK yang telah memfasilitasi kegiatan dari tahun ke tahun semakin meningkat sehingga perannya akan dapat memberikan dukungan terkait dengan masalahan pemerintah secara umum.
Menurut Ir. Junaidi, kegiatan yang didukung oleh kompak dalam rangka untuk menata karena masih banyaknya kendala yang berkaitan dengan data. data memiliki peran penting dalam proses perencanaan sebagai bahan analisis dalam rangka melahirkan kebijakan pembangunan, baik tingkat kabupaten atau tingkat pusat.
“perlu kiranya kita bersama-
sama memikirkan, sehingga kedepan data akan memberikan manfaat terkait dengan proses perencanaan sehingga dapat melahirkan sebuah pembangunan yang benar-benar sesuai dengan hajat kita bersama”, tukas Kepala Bappeda.
Dalam kegiatan tersebut, Yogi Yuianto dari Dirjen Kependudukan dan Jaminan Sosial, menyampaikan materi Pemanfaatan Data sebagai Bagian Strategi dari Penanggulangan Kemiskinan. Dalam materinya ditegaskan bahwa Pemerintah menyadari pentingnya data yang berkualitas sehingga pemerintah meluncurkan program satu data untuk pembangunan, dimana kebijakan terkait satu data ini terdapat dalam UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan juga Redikermen Peraturan Menteri Bapenas no 14 Tahun 2017 tentang satu data Perencanaan Pembangunan.
Satu data adalah kebijakan untuk mewujudkan data yang akurat, mutahir, terpadu dan dapat diakses oleh pengguna data. satu data ini dapat menjadi dasar perencanaan evaluasi dan pengendalian pembangunan melalui perbaikan tata kelolah data pemerintah.
Menurut Yogi, salah satu manfaat satu data pembangunan untuk memaksimalkan program satu data pembangunan, pemerintah pada tahun 2019 meluncurkan Perpres Nomor 62 Tahun 2019 untuk mewujudkan satu data kedudukan, dimana tujuan untuk Melaksanakan catatan sipil dan pendaftaran penduduk yang terus menerus, universal dan inklusif. mewujudkan kepemilikan dokumen kedudukan identitas hukum lengkap dan relevan bagi seluruh penduduk dan untuk menyediakan statistik hayati yang berkualitas, akurat, lengkap dan tepat waktu” jelasnya.
Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, H. Ahsanul Halik, S.Sos., MH memaparkan Bagaimana Memanfaatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS sebagai Bagian dari Sumber Data untuk Perencanaan dan Penganggaran Daerah.
secara garis besar, Ia menyampaikan Persoalan yang dihadapi bangsa mengenai kemiskinan. Bagaimana daerah melakukan verifikasi dan validasi data dari basis data terpadu, ini termasuk dalam pengusulan data baru dan sering menjadi masalah ketika bantuan sosial turun. maka Penggunaan dan pemanfaatan DTKS seharusnya bisa digunakan untuk perencanaan dan penganggaran dalam upaya menjawab persoalan-persoalan kesejahteraan sosial yang dihadapi oleh daerah.
semua perangkat daerah seharusnya menggunakan DTKS sebagai basis data untuk melakukan perencanaan dan penganggaran dalam rangka membuat program kerja diperangkat daerah sehingga rencana kerja perangkat daerah bisa minimal memuat 4 hal kemudian mengurangi beban penduduk miskin.
Untuk mendukung Program Sumbawa Satu Data Kabupaten Sumbawa yang beberapa waktu lalu melaunching “Sigma-Sumbawa” yang diinisiatifkan oleh Dinas Komunikasi
Informatika Statistik dan Persandian.
“diharapkan dapat menjadi salah satu varian dari one stop solution atau solusi satu atap, ketika kita ingin membuat keputusan yang berbasis data”, tegasnya.
Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan merumuskan alat yang akan dijadikan sebagai acuan pelaksanaan program agar data yang dihasilkan valid dan dapat dipertanggung jawabkan. (*)
