Sumbawa Besar, bidikankameranews.com –
Bertempat di Aula Kantor Desa Jorok Kecamatan Unter Iwes Sumbawa, kamis (23/12/2021), Pemerintah Desa Jorok menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Tahun 2021 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2022 dan daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (DU-RKP-Desa) Tahun 2023 dengan tetap menggunakan protokol kesehatan.
Kegiatan tersebut merupakan agenda rutin tahunan dalam implementasi Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJM-Desa). Perencanaan Desa Tahun 2022 merupakan tahun keempat dari Program kegiatan RPJM-Desa tahun 2019-2025. Musyawarah perencanaan pembangunan desa ini merupakan rangkaian acara penyusunan RKP-Desa yang dimulai dari Proses Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Tahunan yang telah dilaksanakan sebelumnya.
Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh Camat Unter Iwes, unsur Pemerintah Desa, BPD, para Kepala UPT, pengurus lembaga kemasyarakatan Desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, unsur perempuan dan juga stakeholder terkait.
Kepala Desa Jorok, Rusman Akang memaparkan bahwa kegiatan-kegiatan yang sudah dianggarkan di tahun 2021 ini belum semuanya terealisasi, hal ini dikarenakan adanya perubahan aturan dan instruksi dari Pemerintah terkait dengan Refocusing anggaran sehingga kegiatan-kegiatan dimaksud menjadi prioritas kegiatan di tahun 2022 nanti, papat Kades Roman sapaan akrab Rusman Akang.
meski demikian, pemerintah desa tetap berupaya membangun desa dan masyarakat di tengah keterbatasan dalam mewujudkan “Desa Jorok Bersih dan Sehat”, tutup Kades Roman.
Camat Unter Iwes, Evi Supiati S.STP M.Si dalam sambutannya mengatakan kegiatan Musrenbangdes merupakan tindak lanjut Musdes yang akan ditetapkan dan menjadi agenda rutin. yang perlu disepakati adalah DU-RKP, tidak perlu banyak cukup hal yang mendesak dan menjadi prioritas.
“selain pembangunan pisik, ada pembangunan Sosbud dan Ekonomi Pendidikan yang sangat penting”, ujar Camat Unter Iwes.
dikatakan Evi, situasi di tengah pandemi covid mengharuskan seluruh desa di indonesia untuk menyediahkan pos anggaran sebesar 40 persen untuk BLT yang bersumber dari Dana Desa.
Ia berharap kegiatan ini dapat dimandaatkan sebaik mungkin. (Jim)
