Sumbawa Besar, bidikankameranews.com –
selama seminggu terakhir, Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Abdul Rafiq terus memantau distribusi Gas (LPG) tabung 3 Kg. diindikasi ada beberapa tempat masyarakat kesulitan mendapatkannya dan sebagian tempat tersedia namun harganya sudah melambung tinggi.
Terhadap persoalan tersebut, DPRD Kabupaten Sumbawa rencananya akan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (hearing) dengan para pihak pada hari Kamis 19 Mei 2022 pukul 10.00 WITA bersama Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa dan telah diundang pejabat yang berkompeten untuk menjelaskan alur atau skema Distribusi Gas Elpiji 3 kg ini termasuk pula Agen dan Pangkalan Se- Kabupaten Sumbawa.
terhadap semrawutnya kendali distribusi penjualan Gas LPJ ini bisa jadi disebabkan karena masih bersifat terbuka sehingga seluruh golongan masyarakat bisa mengakses komoditas LPG 3 Kg tersebut.
Atas hal tersebut dirinya menyarankan kepada pihak Pemerintah Daerah di tingkat kecamatan yang mengalami masalah kesulitan untuk mendapatkan LPG untuk mendata kembali jumlah masyarakatnya yang menggunakan LPG, Suplay yang dikirim secara berkala pada setiap pangkalan sehingga dapat diketahui kebutuhan rilnya.
“Pemerintah Kecamatan harus pro aktif menyelesaikan masalah di wilayahnya dengan mengundang semua pelaku usaha, kepala Desa, masyarakat, untuk mencari solusi penyelesaian masalah kesulitan mendapatkan Gas LPG. Karena camat adalah perpanjangan tangan Kepala Daerah di kecamatan. Ketika semua unsur forkopimcam bergerak, Insya Allah oersoalan bisa cepat disikapi”, ungkapnya.
bahkan, pemakaian gas elpiji 3 Kg atau melon terus bertambah. Oleh karena itu, ketidak seimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan maka diharapkan ada penambahan kuota gas di Kabupaten Sumbawa, dan ini menjadi tugas di Tingkat Kepala Daerah untuk mengusulkan ke Provinsi. Tak hanya itu, SPBE yang ada sekarang masih melayani dua Kabupaten yakni Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat, tegas Rafiq.
Ia berharap Pemerintah Daerah dan seluruh pelaku dalam pendistribusian LPG berkomitmen untuk terus memperbaiki aspek ketepatan sasaran penerima subsidi LPG.
“karena ini barang subsidi maka tentu harganya juga diawasi, miris juga kita sekarang LPG dijual secara bebas di pinggir jalan tanpa ada SOP pengamanan atas barang berbahaya, siapa yang punya uang dan berani bayar mahal maka dia yang dapat, Kan ini rancu jadinya”, ungkap Rafiq.
Kedepannya, diharapkan rumah tangga miskin, pelaku usaha mikro mendapatkan prioritas untuk mendapatkan LPG di masing masing Pangkalan sebagaimana data awal saat konversi gas ini dilaksanakan. Ketika ini sudah terpenuhi maka tidak lagi ada masalah, tukasnya.
Demikian pula, jika mau melaksanakan skema subsidi tertutup, perlu memperhatikan pula asas kehati-hatian dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta pemulihan ekonomi pasca Pandemi ini sehingga UKM kita tidak tutup atau berhenti aktivitasnya gara-gara tidak dapat Gas, tutup Rafiq. (jim)
