Dalam rangka memastikan pembelian gabah petani menjelang musim panen sesuai HPP, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbawa Barat mendorong Perum Bulog agar terus melakukan pemantauan harga gabah di Sumbawa Barat.
Hal tersebut dilakukan, karena harga gabah petani cenderung berubah dan turun drastis saat musim panen tiba. Sehingga dianggap penting agar Perum Bulog dapat berperan melakukan pemantauan terhadap harga gabah itu sendiri.
“ Kami mendorong Perum Bulog untuk hadir di Sumbawa Barat saat petani memasuki musim panen. Upaya ini dilakukan agar gabah petani dibeli sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah,” ungkap Sekretaris Komisi II, H.Riyadi, SE, saat ditemui pimpinan redaksi media di kediamannya belum lama ini.
Menurut legislator Dapil III dari Partai Amanat Nasional (PAN), bahwa saat ini cakupan wilayah atau areal panen baru di satu atau beberapa Kecamatan. Namun, kami sangat salut dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas upaya yang telah dilakukan Bulog selama beberapa pekan terakhir ini dalam mengamankan harga gabah petani sesuai HPP.
“ Kami dari Komisi II berharap Bulog bersama dinas teknis untuk terus melakukan pemantauan, meskipun baru petani Kecamatan Brang Rea dan beberapa Kecamatan lain yang memasuki musim panen. Insyaallah, sekitar satu atau tiga minggu ke depan, secara mayoritas petani di KSB memasuki musim panen,” jelas Bang Haji Riyadi akrab disapa ini.
Masih keterangan legislator dapil III, diharapkan dinas tehnis, yaitu Dinas Pertanian bersama Dinas Perdagangan agar intensif membangun komunikasi dengan Bulog. Selain jalinan komunikasi, SKPD tehnis Pemda KSB juga harus intensif turun ke lapangan.
“ Yang patut kita syukuri, saat ini harga beli gabah petani masih relatif stabil di Kecamatan Brang Rea, dikarenakan Bulog turun sendiri. Namun itu hanya di satu Kecamatan, sedangkan masih ada 7 Kecamatan yang belum. Tentu ini yang harus diantisipasi dari sekarang, sebab kita akan menghadapi panen serentak, sehingga diharapkan harga pembelian sesuai HPP,” harapnya dengan lugas.
Selain itu, Dinas Pertanian juga diharapkan mampu memaksimalkan peran penyuluh pertanian, karena mengingat penyuluh bersentuhan langsung dengan petani.
“ Kami juga harap penyuluh dibekali pengetahuan. Untuk bisa dibeli sesuai HPP, maka penyuluh kami minta sosialisasikan ke petani tentang standar yang harus dipenuhi, seperti kadar air dan lain sebagainya,” papar Haji Riyadi.
Kami pandang, sosialisasi seperti ini sangat penting, sebab petani juga memahami standar baku tentang pembelian gabah sesuai HPP. Jangan sampai berbeda, pemahaman antara penyuluh dan petani harus diseragamkan.
“ Kami tidak mau petani hanya diberi pemahaman soal HPP saja, sedangkan standar harga beli gabah sesuai HPP tidak diberitahu. Hal ini bisa menimbulkan polemik dikalangan petani nantinya dan harus diantisipasi sedini mungkin,” pungkas politisi PAN.
Disampaikan Haji Riyadi, kami dari Komisi II secara kelembagaan berkomitmen mengawasi sektor pertanian sejak mulai masuk musim tanam hingga menjelang panen dengan tujuan agar petani di KSB bisa mandiri dan sejahtera. Sehingga kedepan, tidak ada lagi terdengar harga gabah petani dibeli dibawah HPP.( ADVERTORIAL / PERLEMENTARIA)
