Komisi 2 Dorong Inspektorat dan Tim Siber Lakukan Audit Investigatif Dana Bumdes, Sebelum Koperasi Merah Putih Dibentuk
Taliwang NTB – bidikankameranews.com – Sekretaris Komisi 2 DPRD Iwan Irawan.SE meminta kepada pihak Inspektorat untuk segera melakukan audit perihal persoalan pengelolaan keuangan dana BUMDES pada semua Desa yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat.
Iwan Irawan saat dikonfirmasi terkait akan dibentuknya Koperasi Merah Putih yang akan menelan anggaran milyaran rupiah ini, sebaiknya Inspektorat bersama tim Ciber segera melakukan audit atas penggunaan Dana Desa yamg dialokasikan melalui Bumdes, karena hingga saat ini anggaran dana Bumdes tersebut tidak ada yang jalan justru diduga anggaran Bumdes tersebut telah disalah gunakan, untuk menghindari adanya penyimpangan dengan terbentuknya Koperasi Merah Putih gagasan presiden Prabowo ini, sebaiknya di semua Bumdes desa dilakukan Audit secara menyeluruh,
” saya mendorong tim Inspektorat bersama Siber Pungli untuk melakukan Audit Dana Bumdes disemua desa yamg ada di KSB ” katanya kepada media.
Iwan Irawan juga mendesak inspektorat mengaudit investigatif miliaran dana desa yang ada di BUMdes, ini untuk memastikan dana desa tersebut digunakan sesuai perencanaan, kalau ada penyimpangan, kita dorong inspektorat, dapat melakukan upaya hukum agar bisa dikembalikan. Hal ini penting, karena kedepan Koperasi merah putih juga akan mengelola dana desa, kita tidak ingin tercampur aduk kepentingan koperasi dan BUMdes. Tentu, kalau ada temuan inspektorat ada pihak,
” yang bermasalah dengan keuangan BUMDes, bisa kita cegah yang bersangkutan untuk menjadi pengurus Koperasi ” kata Irawan
Perlu diingat, ada peraturan Menteri desa tahun 2025 yang memerintahkan 20% Dana Desa disalurkan melalui BUMdes. Jika dirata-ratakan 200 jt per desa yang disalurkan ke BUmDes, maka kurang lebih ada 10-12 M dana di BUMDes. Itulah pentingnya Inspektorat bersama DPMDes segera lakukan audit, untuk memastikan dana 20% yang akan dikelola untuk ketahanan pangan, benar” bermanfaat untuk rakyat desa.
Begitu juga dengan DPMDes kita minta pro aktif membantu memberikan data” alokasi dana desa yang berada di BUMDes, tidak usah ditutup tutupi.
Irawan juga menambahkan, selain melalukan audit keuangan, pihaknya juga meminta untuk segera di adakan peninjauan ulang terhadap seluruh pengurus Bumdes.
“Kita juga usulkan ada audit internal di dalam pengurus, hal itu wajib dilakukan biar kita ketemu titik persoalannya,” imbuhnya.
Sebagai Institusi yang berhak melakukan audit, Komisi 2 juga berharap dengan adanya audit dari pihak inspektorat ini kedepan pengelolaan keuangan dana Bumdes semakin lebih baik.
“Kami kira audit pihak inspektorat bersama tim Siber juga sangat penting untuk segera dilakukan,” tutup Irawan ( ADV )
