Sumbawa, 5 Juli 2025 – Pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyatakan komitmen penuhnya dalam mengawal transformasi digital program perlindungan sosial nasional, khususnya dalam penyaluran bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) secara tepat, aman, dan efisien.
Dalam rapat koordinasi bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa Kemkomdigi telah menyiapkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) sebagai infrastruktur digital utama yang mengintegrasikan data antar kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.
“Sistem ini sedang diuji bersama BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) untuk memastikan keamanannya dalam menerima lonjakan data besar. Ini penting agar digitalisasi bansos tidak hanya cepat, tapi juga aman dari gangguan,” jelas Menteri Meutya.
Dukungan Integrasi Data Nasional Digitalisasi bansos mengedepankan prinsip ketepatan sasaran. Oleh karena itu, Meutya juga mendorong kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk membuka akses data yang berkaitan dengan penerima manfaat bansos.
Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan turut menekankan pentingnya sinergi lintas sektor demi mempercepat penyaluran bansos berbasis data yang kredibel dan real-time.
“Kita perlu kolaborasi kuat dan evaluasi menyeluruh di setiap tahapan. Ini adalah prioritas Presiden Prabowo untuk pelayanan publik yang modern dan inklusif,” tegasnya.
Dampak dan Relevansi bagi Kabupaten Sumbawa
Sebagai bagian dari sistem nasional pemerintahan berbasis digital, Kabupaten Sumbawa turut mengambil bagian dalam kesiapan infrastruktur dan keterbukaan data untuk mendukung kelancaran program bansos digital.
Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Dinas Sosial, Dinas Kominfotiksandi, dan Bappeda telah berkoordinasi untuk:
• Memverifikasi dan memutakhirkan data penerima bansos lokal
• Menyesuaikan sistem layanan daerah agar terhubung dengan SPLP
• Mengantisipasi lonjakan data melalui pelatihan teknis operator SPBE tingkat kabupaten
Transformasi digital bantuan sosial merupakan bentuk reformasi pelayanan publik yang menjawab kebutuhan zaman. Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat dan kesiapan daerah, program ini diharapkan mampu menciptakan sistem bansos yang lebih adil, transparan, dan responsif terhadap kondisi masyarakat. (*)
