Dr Musyafirin, Mantan Bupati KSB Juga Sebagai Tokoh Pulau Sumbawa Resmi Jadi Komisaris Independen Bank NTB
Mataram, bidikankameranews.com – Komisaris Bank Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan tidak punya hubungan afiliasi atau kepentingan dengan pemegang saham pengendali, direksi, atau perusahaan, tujuannya untuk memastikan pengawasan yang objektif, melindungi kepentingan publik dan investor minoritas, serta menjaga transparansi dan akuntabilitas bank. Mereka diangkat RUPS untuk mengawasi kinerja manajemen, memastikan kebijakan adil, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan.
Dikutip dari insidentb.com, salah satu Tokoh Pulau Sumbawa dan juga mantan Bupati Sumbawa Barat dua periode, Dr. H. W. Musyafirin, resmi ditetapkan sebagai Komisaris Independen PT. Bank NTB Syariah, baru baru ini.
Penetapan, Musyafirin, setelah otoritas pemegang saham, bank plat merah itu menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB), yang digelar di Auditorium Raudhah Bank NTB Syariah Lantai 6, 4 Desember 2025 malam.
“Komisaris Independen yang ditetapkan yaitu, Anis Mudjahid Akbar, Achmad Fauzi, dan Dr. H. W. Musyafirin. Anis Mujahid Akbar, jadi Komisaris Utama. Mereka bertugas berlaku efektif setelah persetujuan OJK sesuai hasil Penilaian Kelayakan dan Kepatutan (PKK) dalam empat tahun kedepan,” kata, Coorporate Secretary Bank NTB Syariah, Lalu Muhammad Ramzi Chalid, dalam siaran Pers yang diterima wartawan, Jum’at (5/12/2025).
Dalam RUPS luar biasa tersebut juga ditetapkan, sejumlah agenda strategis lainnya, selain penetapan jajaran dewan direksi dan komisaris. Diantaranya, yakni, penguatan modal dan rencana pemulihan kerja bank.
Yang paling penting diantaranya, persetujuan rencana pengkinian aksi atau pemulihan (Recovery Plan) Tahun 2025. Rencana ini akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka memenuhi peraturan OJK Nomor 5 Tahun 2024 tentang penetapan status pengawasan dan penanganan permasalahan bank umum.
Selanjutnya, ada persetujuan dan penetapan setoran modal dari pemegang saham. Beberapa pemegang saham menyetujui penambahan modal yang disetorkan. Diantaranya, dari pemerintah Kabupaten Lombok Barat, terdapat tambahan setoran tunai senilai Rp10 Milyar. Sehingga menjadikan total modal disetor menjadi Rp 60,6 Milyar.
Selanjutnya ada pemerintah Kabupaten Sumbawa. Yakni ada tambahan setoran tunai senilai Rp 5 Milyar. Hingga menjadikan total modal disetor menjadi Rp79,6 Milyar.
Selain dewan komisaris tadi, RUPS luar biasa juga menetapkan jajaran Direksi dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) bank tersebut.
Muhammad Ramzi Chalid menegaskan, pemegang saham menaruh harapan besar kepada Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi yang baru ditetapkan ini.
Sebab, dengan komposisi kepengurusan yang solid, Bank NTB Syariah diyakini akan mampu bergerak lebih cepat dalam melaksanakan langkah-langkah strategis dalam rencana pemulihan serta melakukan transformasi menyeluruh.
“Kombinasi keahlian dan pengalaman para pengurus baru diharapkan dapat mengakselerasi peningkatan kinerja bank. Terutama kualitas aset, efisiensi operasional, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan NTB,” demikian, Lalu Muhammad Ramzi Chalid.
Berikut susunan Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS yang ditetapkan.
Dewan Komisaris :
1.Komisaris Independen yang ditetapkan, Anis Mudjahid Akbar, Achmad Fauzi, dan H. W. Musyafirin.
2.Komisaris Utama, Anis Mudjahid Akbar.
3.Komisaris Non Independen yakni,
Sekretaris Daerah Provinsi NTB (calon akan dinominasikan), dan Dr. H. Ahmad Mohammad Tidjani, MA.
Jajaran Direksi
1.Direktur Pembiayaan, Agus Suhendro.
2.Direktur Dana dan Jasa, Adhi Susantio.
3.Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Ferry Ardiansyah.
4.Direktur Keuangan dan Operasional, Ajar Susanto Broto.
Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Ketua DPS yakni, Dr. H. Lalu Ahmad Zaenuri dan Anggota DPS, Dr. M. Syamsurrijal.
