SAHRIL AMIN Presedium PPS : Perjuangan PPS Jangan Setengah – Setengah ” tidur di atas emas bangun dalam ketimpangan “
Jakarta,bidikankameranews.com – Bertempat di Cafe Nanda Jalan Utan Panjang Timur No 63 Kelurahan Utan Panjang Kemayoran Jakarta Pusat pada minggu ( 14/12 ) diaksanakan pertemuan khusus guna percepatan realisasinya Provinsi Pulau Sumbawa .
Sahril Amin selaku Presedium PPS dalam arahannya mengatakan bahwa Perjuangan PPS butuh waktu, asal kita kuat dan solid dengan semangat tidak boleh kendor maka PPS pasti terealisasi.
” saya berharap marilah kita berketetapatan hati melanjudkan perjuangan, dengan satu tekad provinsi Pulau Sumbawa harga mati ” kata Sahril Amin
Maka dari itu dengan kehadiran rekan- rekan dari perwakilan kabupaten/kota pulau Sumbawa ini, marilah kita perbuat Solidaritas yang kuat dengan semangat perjuangan.
Mengapa harus PROVINSI PULAU SUMBAWA..?
Fenomena ketimpangan pembangunan yang mendorong warga di Pulau Sumbawa untuk meminta pemekaran atau pisah dengan provinsi Nusa Tenggara Barat adalah hal yang umum terjadi di Indonesia, dan ada beberapa contoh nyata yang mengemuka baru-baru ini.
Aspirasi ini biasanya muncul karena masyarakat merasa wilayah mereka kaya akan sumber daya alam, namun hasil pembangunannya tidak merata dan terpusat di ibu kota provinsi induk, sehingga mereka merasa “dimiskinkan” atau kurang mendapatkan perhatian.
Solusinya Provinsi Pulau Sumbawa (Nusa Tenggara Barat)
Desakan agar Pulau Sumbawa mekar menjadi provinsi tersendiri dari Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menguat pada tahun 2025. Masyarakat yang tergabung dalam Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S) bahkan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran yang melumpuhkan lalu lintas di beberapa titik pada Mei 2025, menuntut pemerintah pusat segera mengesahkan RUU Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Pulau Sumbawa.
Aspirasi ini didasari oleh perasaan ketimpangan: warga merasa “tidur di atas emas bangun dalam ketimpangan” karena kekayaan alam Sumbawa tidak sebanding dengan tingkat pembangunan yang dirasakan. Meski tokoh seperti Fahri Hamzah menyebut prosesnya “on going” (berjalan), statusnya masih “terkunci” akibat moratorium pemekaran daerah secara nasional ( Edi )
