Mataram, bidikankameranews.com (11/06/2026) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa kembali menunjukkan keseriusannya dalam mengatasi persoalan infrastruktur jalan yang selama ini menjadi keluhan utama masyarakat.
Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Nusa Tenggara Barat (NTB) di Mataram, Kamis (11/06/2026).
Langkah ini diambil untuk memperjuangkan dukungan nyata dari pemerintah pusat melalui skema Bantuan Presiden (Banpres) guna mempercepat pembangunan dan peningkatan jalan-jalan strategis di wilayah Sumbawa.
Kunjungan tersebut bukan sekadar agenda rutin, melainkan bagian dari upaya ekstra pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan mendesak masyarakat. Pasalnya, kondisi sejumlah ruas jalan di Kabupaten Sumbawa dinilai kian memprihatinkan dan mulai menghambat aktivitas sehari-hari warga, mulai dari mobilitas antar wilayah, distribusi hasil pertanian dan perikanan, hingga akses menuju fasilitas publik seperti puskesmas dan sekolah.
Dalam pertemuan yang berlangsung intensif bersama jajaran BPJN NTB, Wabup Haji Ansori secara tegas memaparkan sejumlah usulan prioritas. Beberapa ruas jalan strategis yang masuk dalam daftar urgen antara lain jalan penghubung antar kecamatan sentra produksi pertanian, jalan menuju kawasan wisata yang berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta akses jalan yang menghubungkan Sumbawa dengan wilayah lain di NTB.
“Kami tidak bisa tinggal diam. Masyarakat Sumbawa sudah sangat menanti perbaikan infrastruktur jalan. Melalui program Banpres, kami berharap pemerintah pusat dapat hadir dan memberikan dukungan konkret. Infrastruktur yang baik akan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah dan ujung-ujungnya meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tegas Wabup Ansori.
Lebih lanjut, orang nomor dua di Kabupaten Sumbawa itu menjelaskan bahwa kerusakan infrastruktur jalan telah menimbulkan kerugian ekonomi yang tidak sedikit. Petani dan nelayan kerap mengeluhkan hasil panen dan tangkapan mereka yang terlambat sampai ke pasar karena harus menempuh jalan berlubang dan rusak parah. Akibatnya, harga komoditas turun dan daya saing daerah melemah.
“Bayangkan, jika jalan mulus, biaya logistik bisa ditekan, harga kebutuhan pokok pun lebih stabil. Itu efek berantai yang sangat besar bagi masyarakat kecil,” tambahnya.
Pertemuan tersebut juga dimanfaatkan Wabup Ansori sebagai forum koordinasi strategis untuk menyelaraskan program pembangunan infrastruktur antara pemerintah daerah, Provinsi dan pemerintah pusat. Ia menekankan pentingnya sinergi dan komunikasi yang berkelanjutan agar setiap proyek yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan dan tidak tumpang tindih dengan program lain.
Menanggapi hal itu, pihak BPJN NTB menyambut positif usulan yang disampaikan. Mereka mengaku akan segera menelaah dan melakukan verifikasi teknis terhadap ruas-ruas jalan yang menjadi prioritas Kabupaten Sumbawa. Dukungan melalui skema Banpres dinilai sangat mungkin direalisasikan jika usulan tersebut masuk dalam kriteria nasional dan didukung dengan data yang akurat.
Kepala BPJN NTB dalam kesempatan itu menyatakan bahwa pihaknya siap mengakomodasi aspirasi daerah, terutama untuk ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. “Kami akan koordinasikan lebih lanjut dengan Kementerian PUPR. Selama dokumen dan kelengkapan teknis terpenuhi, bukan tidak mungkin Banpres segera turun untuk Sumbawa,” ujar salah satu perwakilan BPJN.
Pemerintah Kabupaten Sumbawa sendiri telah menyiapkan data lapangan yang komprehensif, termasuk kajian kerusakan jalan, estimasi biaya perbaikan, serta dampak ekonomi jika infrastruktur tersebut segera diperbaiki. Semua itu diserahkan secara langsung kepada BPJN NTB sebagai bahan pertimbangan utama.
Kunjungan Wabup Ansori ini menjadi bukti nyata komitmen kepemimpinan daerah yang tidak hanya berbicara di atas kertas, tetapi turun langsung memperjuangkan aspirasi warga hingga ke tingkat Provinsi dan pusat. Ia menegaskan bahwa perbaikan kualitas jalan bukanlah proyek prestise semata, melainkan kebutuhan hakiki untuk membuka isolasi wilayah, menciptakan konektivitas yang merata, dan memperkuat daya saing Sumbawa di kancah provinsi.
“Kami akan terus membangun komunikasi dengan berbagai pihak, karena pembangunan infrastruktur tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada sinergi antara kabupaten, provinsi, dan pusat. Dan ini baru awal dari perjuangan panjang kita,” pungkas Wabup Ansori.
Dengan langkah nyata ini, masyarakat Sumbawa pun berharap agar usulan Banpres segera terealisasi. Pasalnya, kelancaran lalu lintas jalan bukan sekadar urusan teknis, tetapi menyangkut hajat hidup orang banyak, mulai dari anak-anak yang berangkat ke sekolah hingga petani yang mengantar hasil bumi ke kota. (*)
