Sumbawa, bidikankameranews.com (08 Juli 2026) – Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, membuka Workshop Pengendalian Korupsi sebagai Bagian dari SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Lantai III Kantor Bupati Sumbawa, Rabu (8/7/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri para Asisten Sekretariat Daerah, Perwakilan BPKP Prov.NTB, pimpinan perangkat daerah, serta seluruh peserta workshop. Workshop diselenggarakan sebagai upaya memperkuat komitmen Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, transparan, dan berintegritas melalui penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi.
Dalam laporannya, Sekretaris Inspektorat Kabupaten Sumbawa H. Yudi Patria Negara, ST, MM menyampaikan bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan selama dua hari ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas perangkat daerah dalam membangun sistem pengendalian yang mampu mencegah terjadinya penyimpangan, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.
Sementara itu, perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat Priyo Kartono menjelaskan bahwa good governance merupakan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan secara bersih, transparan, akuntabel, serta berkeadilan. Melalui penerapan prinsip-prinsip tersebut, setiap kebijakan dan keputusan pemerintah diharapkan benar-benar berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mohamad Ansori menyampaikan apresiasi kepada BPKP Provinsi NTB atas pendampingan dan penguatan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Menurutnya, workshop ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah dalam membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, serta tata kelola pemerintahan yang bersih.
Wakil Bupati menegaskan bahwa seluruh kepala perangkat daerah harus memiliki komitmen yang sama untuk menjauhkan diri dari praktik korupsi serta memastikan setiap program dan anggaran dikelola secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Ia meyakini seluruh perangkat daerah memiliki niat yang baik dalam bekerja, sehingga hasil pembangunan benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Lebih lanjut, Wabup menekankan bahwa komitmen pemerintah daerah tidak hanya sebatas mengendalikan potensi korupsi, tetapi juga mewujudkan birokrasi yang bebas dari praktik korupsi. Menurutnya, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan fondasi penting dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas serta mempercepat terwujudnya visi Kabupaten Sumbawa yang unggul, maju, dan sejahtera.
Wakil Bupati mengajak seluruh peserta workshop menjadikan ilmu dan pengalaman yang diperoleh sebagai pedoman dalam menjalankan tugas serta memperkuat komitmen bersama untuk terus menjaga integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. (*)
