Sumbawa besar, bidikankameranews.com – Pemerintah Kabupaten Sumbawa menegaskan komitmen kuatnya dalam memperluas cakupan perlindungan sosial bagi tenaga kerja informal melalui program BPJS Ketenagakerjaan, selasa (15/7/2025).
Target ambisius telah dicanangkan, yaitu mencapai 60% cakupan hingga tahun 2029, menjadikan BPJS Ketenagakerjaan sebagai salah satu dari 12 program unggulan daerah.
Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, memimpin langsung upaya ini, memastikan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama.
Komitmen ini diungkapkan dalam sebuah pertemuan yang membahas percepatan perlindungan sosial dan ketenagakerjaan di Kabupaten Sumbawa. Wabup Ansori menekankan bahwa jaminan sosial adalah amanah konstitusi dan hak fundamental setiap warga negara, termasuk para pekerja sektor informal dan rentan seperti petani, nelayan, buruh, dan pelaku UMKM.
”Pemerintah Kabupaten Sumbawa memiliki visi yang jelas untuk mewujudkan Sumbawa yang unggul, maju, dan sejahtera,” ujar Drs. H. Mohamad Ansori. “Salah satu pilar utamanya adalah memastikan setiap warga negara mendapatkan perlindungan sosial yang layak. Kami berkomitmen penuh untuk mengalokasikan dukungan bagi 20.000 tenaga kerja informal agar mereka terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan, dan angka ini tentu saja bisa terus bertambah di kemudian hari sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah.” Ungkapnya.
Wabup Ansori juga menyoroti pentingnya harmonisasi kebijakan dengan BUMN dan perusahaan swasta, serta koordinasi program CSR (Corporate Social Responsibility) untuk turut serta dalam jaminan sosial.
“Kami sedang mendata perusahaan di Pulau Sumbawa untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap kewajiban BPJS Ketenagakerjaan bagi karyawan. Ini adalah langkah krusial untuk menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” tegasnya.
Komitmen Wakil Bupati mendapat sambutan positif dari jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Kepala Bappeda, E.S. Adi Nusantara, S.Sos., MT. menyampaikan dukungannya terhadap inisiatif ini.
“Kami sangat mengapresiasi terobosan yang dilakukan Bapak Wakil Bupati. Program perlindungan tenaga kerja informal ini sejalan dengan upaya kita dalam menekan angka kemiskinan ekstrem di Sumbawa. Untuk mendukung ini, kami telah mengalokasikan anggaran dari DBHCT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) dan bahkan mulai memanfaatkan dana zakat, infak, dan sedekah ASN untuk program sosial sejak Juli lalu.” ungkap Kepala Bappeda.
Kabupaten Sumbawa menunjukkan progres signifikan dalam perlindungan tenaga kerja, dengan seluruh perangkat desa dan non-ASN telah tercakup jaminan sosial pada 2024. Akses BPJS Ketenagakerjaan pun dipermudah hingga tingkat desa. Namun, tantangan peningkatan kepesertaan pekerja non-upah seperti petani dan nelayan masih ada, dengan keterbatasan anggaran daerah. Untuk mengatasinya, Dana Desa digalakkan dan diskusi dengan perusahaan tambang dilakukan demi kontribusi pembangunan. Komitmen ini diharapkan berlanjut hingga 2029 sesuai RPJMD, demi Mewujudkan Sumbawa yang lebih Maju dan sejahtera. (*)
